Paripurna DPR Setujui Idham Azis Jabat Kapolri

31-10-2019 / PARIPURNA

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Foto : Kresno/mr

 

Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019) telah menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Persetujuan tersebut diperoleh saat Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat, dan sebelumnya telah dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

 

"Perkenankan saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri tersebut dapat disetujui?" tanya Puan, seketika dijawab "setuju!" oleh para Anggota Dewan, ketukan palu diiringi gemuruh tepuk tangan menjadi pertanda pengesahan.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery melaporkan hasil Keputusan Rapat Pleno di Komisi III DPR RI, seluruh Fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui untuk Memberhentikan Jenderal Polisi Tito Karnavian dan mengangkat Komjen Idham Azis, sebagai Kapolri.

 

Herman menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI sepenuhnya menyadari dan memahami bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan prasyarat mutlak untuk menjadi Kapolri. Oleh karena itu, Komisi lII DPR RI berharap agar calon Kapolri terpilih nantinya sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

 

"Sehingga mampu meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan," papar Herman.

 

Dalam laporannya, Komisi III DPR RI juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jenderal Polisi Tito Karnavian yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya secara profesional dalam melaksanakan tugasnya demi terciptanya keamanan dan tertiban di Indonesia. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Sahkan Ratifikasi IA-CEPA
06-02-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar mengesahkan ratifikasi Rancangan...
Kaji Wacana Pengalihan Pembuatan Surat Kelengkapan Berkendara ke Kemenhub
06-02-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Irwan mengimbau agar wacana pengalihan pembuatan SIM, STNK, dan BPKB dari institusi Kepolisian kepada Kementerian Perhubungan dapat...
Legislator Minta Kementerian LHK Kembali Jadi Mitra Komisi VII
06-02-2020 / PARIPURNA
Komisi VII DPR RI saat ini sedang mendalami revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Di...
Anggota DPR Duga Ada Manipulasi Laporan Keuangan pada Kasus Jiwasraya
06-02-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Ahmad Junaidi Aulymenyampaikan, dalam perkembangannya ada beberapa hal penting yang menjadi catatan dari Fraksi PKS terkait dengan...