Skema ‘Omnibus Law’ Sangat Sektoral

04-11-2019 / BADAN LEGISLASI

Kapoksi Badan Legislasi (Baleg) F-Gerindra DPR RI Heri Gunawan. Foto : Arief/mr

 

Upaya Pemerintah untuk menampilkan omnibus law akhir-kahir ini begitu gencar dilakukan. Konsep ini ingin menggabungkan semua regulasi dalam satu undang-undang (UU). Omnibus law yang pertama ingin dilakukan adalah sektor perizinan untuk menggabung regulasi perizinan di bidang investasi termasuk ketenagakarjaan. Namun, konsep omnibus law yang ditawarkan Pemerintah dinilai sangat sektoral. Apalagi, belum ada sinergitas administrasi di pusat dan daerah.

 

“Sekarang ini semua pihak masih menerka-nerka konten omnibus law ini seperti apa. Hal-hal apa saja dalam UU tersebut yang akan meniadakan UU lain. Tentunya ini membutuhkan partisipasi publik, bukan saja mendengarkan para ahli, tetapi juga masyarakat yang terkena dampak, misalnya pengusaha-pengusaha kecil,” kata Kapoksi Badan Legislasi (Baleg) F-Gerindra DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Minggu (3/11/2019).

 

Menurut Heri, konsep omnibus law dalam mekanisme pembuatannya harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahaan. Ia menilai, Skema omnibus law terlalu sektoral dan sempit. Namun, di sis lain baik untuk menstimulus investasi dan ekspor. Sejatinya bila omnibus law diterapkan, tentu harus berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

 

Omnibus law, lanjut Heri yang juga Anggota Komsi XI DPR RI ini, ingin menyasar UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan UU yang menghambat pengembangan UMKM direvisi sekaligus. Pemerintah ingin mengejar investasi jauh lebih tinggi daripada periode lalu. “Investasi tidak kunjung menunjukkan angka yang optimis untuk mencapai target yang diharapkan,” ungkapnya.

 

Kemudahan investasi melalui omnibus law di Indonesia, tentu berpengaruh pada UU Ketenagakerjaan. Seberapa fleksibel perundang-undangan yang ada mampu memudahkan tertanamnya modal dan investasi. Regulasi-regulasi ketenagakerjaan seringkali dijadikan alasan bagi para pelaku usaha dan pembuat regulasi atas terhambatnya investasi di Indonesia. Namun, hal ini tak bisa dijadikan alasan mengabaikan hak-hak pekerja.

 

“UU Cipta Lapangan Kerja tetap dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja. Sebab, dalam pidato pelantikan Presiden Jokowi, kesejahteraan pekerja itu sendiri tidak disinggung. Jokowi lebih berfokus pada menciptakan SDM yang terampil dan bisa bekerja keras. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama yang tidak bisa diraih dengan cara-cara lama,” kilah legislator asal Sukabumi ini berargumentasi. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020
06-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka bersama dengan Menteri...
Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evalusi Periode Sebelumnya
05-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan...
RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
04-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk...
Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera...