BAKN DPR Dukung Pengembangan Badiklat PKN BPK Bali

04-11-2019 / B.A.K.N.

Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke  Badiklat PKN BPK RI di Wisma Pering, Gianyar, Bali. Foto : Erman/mr

 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hadir untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka perbaikan kualitas pemeriksaan keuangan negara ke depan. Untuk itu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI merasa perlu memberikan dukungan dan masukan untuk perbaikan kualitas dari Badiklat PKN ke depan.

 

Hal tersebut dikatakan Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan saat mengunjungi Badiklat PKN BPK RI di Wisma Pering, Gianyar, Bali, Jumat, (1/11/2019). Tak hanya itu, Marwan menambahkan Badiklat PKN ini kelaknya juga akan diproyeksikan untuk menggelar pelatihan-pelatihan audit yang bersifat internasional. 

 

"Kita dengar juga, bahwa Balai Diklat Bali ini merupakan Balai yang diproyeksikan bukan hanya untuk melatih para pemeriksa kita dari Indonesia, tetapi juga disiapkan untuk melakukan pelatihan bertaraf Internasional. Jadi negara-negara lain yang membutuhkan pelatihan-pelatihan terkait dengan audit pemeriksaan keuangan, bisa menggunakan Balai Diklat ini," ujar Marwan.

 

Dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh tim BAKN DPR RI, lanjut Marwan, tentu masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Diantaranya, infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penunjang seperti perpustakaan dan ruang kelasnya harus lebih representatif.

 

"Selain itu ada juga tempat tinggal peserta didik, kemudian lingkungan yang mendukung. Tentunya harus lebih kita improve. Apalagi saya katakan tadi bahwa BPK memproyeksikan tempat ini akan menjadi tempat pelatihan bukan hanya untuk kawasan regional nasional tetapi juga internasional," saran politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

 

Metode pendidikan disarankan Marwan agar dilaksanakan secara konvensional. Penerapan konsep e-learning dalam pendidikan di Badiklat PKN harus menjadi perhatian oleh BPK. Selanjutnya peserta didik perlu dibekali dengan metode-metode pemeriksaan terbaru guna mengantisipasi kejahatan di sektor keuangan negara yang makin hari semakin canggih.

 

"Tindakan kejahatan keuangan semakin hari akan semakin canggih. Tentunya para pemeriksa ini harus lebih pintar, lebih berilmu dan lebih mempunyai tool ketimbang situasi sebelumnya. Sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan akan semakin berkualitas. Harapan kita setiap 1 sen uang negara ini, benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan terhindar dari penyimpangan," tutupnya. (es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Efektifitas Subsidi Energi untuk Nelayan dan Petani Harus Tepat Sasaran
08-07-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan efektifitas manfaat subsidi energi untuk para nelayan dan petani....
Masih Ada Ketimpangan Sasaran Penerima Subsidi Energi
06-07-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menilai ketimpangan dalam alokasi sasaran penerima subsidi energi terus...
BAKN Undang Pakar Bahas Kebijakan Subsidi di Indonesia
17-06-2020 / B.A.K.N.
Di Indonesia, kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi diperuntukkan untuk...
Rai Wirajaya Gantikan Hendrawan Supratikno sebagai Wakil Ketua BAKN
06-04-2020 / B.A.K.N.
I Gusti Agung Rai Wirajaya ditetapkan sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI Periode 2019-2024 menggantikan Profesor Dr. Hendrawan Supratikno. Penetapan...