BAKN DPR Dukung Pengembangan Badiklat PKN BPK Bali

04-11-2019 / B.A.K.N.

Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke  Badiklat PKN BPK RI di Wisma Pering, Gianyar, Bali. Foto : Erman/mr

 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hadir untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka perbaikan kualitas pemeriksaan keuangan negara ke depan. Untuk itu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI merasa perlu memberikan dukungan dan masukan untuk perbaikan kualitas dari Badiklat PKN ke depan.

 

Hal tersebut dikatakan Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan saat mengunjungi Badiklat PKN BPK RI di Wisma Pering, Gianyar, Bali, Jumat, (1/11/2019). Tak hanya itu, Marwan menambahkan Badiklat PKN ini kelaknya juga akan diproyeksikan untuk menggelar pelatihan-pelatihan audit yang bersifat internasional. 

 

"Kita dengar juga, bahwa Balai Diklat Bali ini merupakan Balai yang diproyeksikan bukan hanya untuk melatih para pemeriksa kita dari Indonesia, tetapi juga disiapkan untuk melakukan pelatihan bertaraf Internasional. Jadi negara-negara lain yang membutuhkan pelatihan-pelatihan terkait dengan audit pemeriksaan keuangan, bisa menggunakan Balai Diklat ini," ujar Marwan.

 

Dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh tim BAKN DPR RI, lanjut Marwan, tentu masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Diantaranya, infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penunjang seperti perpustakaan dan ruang kelasnya harus lebih representatif.

 

"Selain itu ada juga tempat tinggal peserta didik, kemudian lingkungan yang mendukung. Tentunya harus lebih kita improve. Apalagi saya katakan tadi bahwa BPK memproyeksikan tempat ini akan menjadi tempat pelatihan bukan hanya untuk kawasan regional nasional tetapi juga internasional," saran politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

 

Metode pendidikan disarankan Marwan agar dilaksanakan secara konvensional. Penerapan konsep e-learning dalam pendidikan di Badiklat PKN harus menjadi perhatian oleh BPK. Selanjutnya peserta didik perlu dibekali dengan metode-metode pemeriksaan terbaru guna mengantisipasi kejahatan di sektor keuangan negara yang makin hari semakin canggih.

 

"Tindakan kejahatan keuangan semakin hari akan semakin canggih. Tentunya para pemeriksa ini harus lebih pintar, lebih berilmu dan lebih mempunyai tool ketimbang situasi sebelumnya. Sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan akan semakin berkualitas. Harapan kita setiap 1 sen uang negara ini, benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan terhindar dari penyimpangan," tutupnya. (es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Strategi Akhir Dana Otsus Harus Dipikirkan
12-12-2019 / B.A.K.N.
Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, Papua Barat, Aceh, dan dana Keistimewaan Yogyakarta akan segera berakhir. Pemerintah daerah dan pusat...
Dana Otsus Sudah Mencapai Rp 145,53 Triliun
12-12-2019 / B.A.K.N.
Sampai tahun anggaran 2018, pemerintah pusat telah mentransfer Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan sebesar Rp 145,53 triliun. Harapannya,...
Indikator Kesejahteraan DIY Tak Bisa Diukur Standar BPS
28-11-2019 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) berkunjung ke Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna memastikan dana Otonomi Khusus (Otsus) berjalan...
BAKN Soroti SILPA Aceh Sebesar Rp 1 Triliun
21-11-2019 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu, menyoroti peran Pemerintah Provinsi Aceh dalam merencanakan program Dana...