Aturan Dalam PKPU Jangan Multi Tafsir

04-11-2019 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi S Pribowo. Foto : Arief/mr

 

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi S Pribowo meminta agar pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jangan bersifat multi tafsir. Johan menyampaikan, PKPU menurutnya adalah tafsir dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

 

“Karena dia tafsir, maka tentu ayat dan pasal-pasalnya jangan multi tafsir, melainkan harus clear dan jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir,” tegas Johan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Otda, dan Dirjen Polpum di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa dirinya memiliki beberapa catatan yang terkait dengan rancangan PKPU yang dibahas dalam RDP ini, diantaranya yaitu bagaimana barometer atau ukuran bahwa seseorang itu setia kepada Pancasila.

 

“Kalau orang yang sehat ada ukurannya, atau orang yang tidak terlibat narkoba maka hal itu juga ada ukuran atau keterangannya. Tetapi kalau orang yang setia kepada NKRI atau Pancasila itu ukurannya apa. Jangan bikin aturan yang kita tidak bisa menegakkan dan multi tafsir. Kemarin KPU bikin aturan namun kemudian digugat oleh Anggota DPR RI. Oleh karenanya ke depan jangan lagi seperti itu,” ucapnya.

 

Selain itu Johan juga meminta penjelasan terkait isi dari Pasal 4 ayat 1 rancangan Peraturan KPU yang dimaksud agar tidak multi tafsir. Dikatakannya, pada Pasal 4 ayat 1 disebutkan terpidana karena alasan politik. Johan menegaskan, aturan di PKPU seharusnya mengacu pada undang-undang pidana yang ada.

 

“Pada Pasal 4 ayat 1 itu disebut juga mengenai terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara. Saya belum mendapat penjelasan, kenapa Pasal 4 ayat 1 angka 3 itu dihapus. Padahal menurut saya hal ini bisa menimbulkan perdebatan juga. Ada orang yang sudah di vonis bersalah di Pengadilan Tingkat I tetapi tidak langsung masuk penjara, apakah hal itu yang dimaksud? Mohon hal tersebut dijelaskan agar tidak menjadi multi tafsir,” tandasnya.

 

Sementara untuk Bawaslu, Johan mengatakan, sebagus apapun aturan kalau Bawaslu tidak bisa menegakkannya maka percuma. “Jangan pilih kasih. Siapapun yang bersalah dalam kontestasi maka harus dihukum,” pungkas politisi dapil Jawa Timur VII itu. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi UU Pemilu Akan Tampung Masukan Pakar
02-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arief Wibowo menuturkan bahwa dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang...
RUU Pemilu Idealnya Tak Bisa Lepas Dari UU Parpol
01-07-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan idealnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tidak bisa...
Legislator Ingatkan RUU Pemilu Berpedoman UUD 1945
30-06-2020 / KOMISI II
Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)...
Komisi II Setujui Perppu 2 Tahun 2020 Dibahas di Rapat Paripurna
30-06-2020 / KOMISI II
Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti...