DPR Dorong Peningkatan Gairah Usaha di Sektor Migas

04-11-2019 / KOMISI VII

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto. Foto : Andri/mr

 

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai saat ini Indonesia tengah mengalami defisit minyak bumi. Oleh karenanya DPR RI akan terus mendorong peningkatan gairah usaha di sektor minyak dan gas bumi (migas). Meskipun diakuinya, saat ini situasi internasional dalam sektor Migas tengah mengalami pasang surut yang cukup signifikan.

 

“Kita defisit energi hari ini, terutama minyak. Minyak kita defisit, kebutuhan riil nasional kita 1,3 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak dalam negeri liftingnya hanya 750 ribu barel per hari, plus gas sebanyak 1,5 juta setara barel per harinya. Belum lagi kecenderungan kebutuhan energi yang setiap tahunnya meningkat. Sementara produksi menurun. Hal ini tentu menjadi persoalan bagi sektor Migas kita,” ujar Sugeng kepada Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

 

Berbagai cara tentu harus ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi hal itu. Diantaranya dengan menggenjot produksi Minyak bumi dalam negeri. Selain itu, ia berharap pemerintah harus bisa menggairahkan usaha di sektor migas.  Salah satunya dengan kembali menggairahkan investasi di bidang migas. Meskipun diakuinya sektor migas internasional tengah mengalami pasang surut yang cukup signifikan, yang pada akhirnya mempengaruhi dunia investasi migas dalam negeri.

 

“Intinya, jika investasi di bidang migas bergairah, maka akan ikut meningkatkan produksi minyak nasional. Kalau defisit minyak terus terjadi, maka akan terjadi pula defisit neraca perdagangan. Pasalnya, CAD (current account defisit) yang tahun lalu saja sudah mencapai 8 miliar dollar Amerika Serikat (AS) lebih. Jadi sudah terjadi ketimpangan perdagangan ekspor dan impor minyak. Saking besarnya impor energi, karena produksi terus menurun, sementara konsumsi terus meningkat,” paparnya.

 

Ditambahkannya, impor mau tidak mau harus terus dilakukan. Namun untuk menggenjot minyak itu sendiri bisa dengan menggunakan energi alternatif, misalnya dengan penggunaan crude palm oils (CPO) kelapa sawit yang dijadikan bio fuel untuk teknologi tertentu, termasuk sebagai aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Meskipun perlu melalui sertifikasi terlebih dahulu. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masyarakat Kaltim Masih Kesulitan Dapatkan BBM
06-12-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Rudy Mas’ud mengungkapkan dirinya mengumpamakan kondisi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini seperti hidup bagai tikus...
Pemerintah Diminta Sinkronkan Kebutuhan Gas untuk Pabrik Pupuk
05-12-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa memang ada sedikit permasalahan yang tidak sinkron dan harus segera diselesaikan...
Industri Petrokimia dan Pupuk Butuh Kebijakan Konprehensif
05-12-2019 / KOMISI VII
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Dirut...
Legislator Nilai Pemerintah Lamban Dorong Kembangkan EBT
03-12-2019 / KOMISI VII
Pemerintah masih lamban mendorong pembangunan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), hal ini dapat dilihat dari kebijakan harga yang kurang...