‘Ominibus Law’ Butuh Pemetaan Lebih Dalam

04-11-2019 / BADAN LEGISLASI

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Ibnu Multazam. Foto : Arief/mr

 

Omnibus law yang kini sedang jadi perbincangan menarik di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus didalami urgensinya seiiring desakan Pemerintah untuk merumuskan omnibus law pada sektor investasi. Untuk menyusun omnibus law butuh pemetaan lebih dalam atas semua regulasi yang ingin diintegrasikan ke dalam satu rumusan Undang-Undang (UU).

 

Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan para pakar hukum, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Ibnu Multazam ini menghadirkan pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Konstitusi.

 

Baleg DPR RI membutuhkan masukan yang orisinal sebelum merespon permintaan Pemerintah soal merumuskan omnibus law. Konsep omnibus law ini disampaikan Presiden Jokowi Widodo dalam pidato pelantikannya, 20 Oktober 2019 lalu. “Kami ingin mendapatkan pandangan dari ahli tentang ominibus law ini. Bagaimana menyusun dan apakah sudah ada contoh omnibus law di Indonesia,” kata Ibnu.

 

Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari memaparkan, masalah di Indonesia sebetulnya bukan banyaknya (gemuk) regulasi  dan ingin dirumuskan menjadi omnibus law, tapi persoalannya lebih pada tumpang tindih atau disharmoni regulasi. Untuk itu, kalau pun ingin mempraktikkan omnibus law perlu pemetaan dulu mana saja regulasi sektoral yang terlalu gemuk sehingga masuk konsep omnibus law.

 

Indonesia sendiri, sambung Feri, bukan tidak pernah mempraktikkan omnibus law. Menurutnya KUHP adalah contoh konkret omnibus law. Namun, omnibus law berbeda dengan payung hukum. “Sasaran omnibus law adalah perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta yang terkait, tapi terpisahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai lingkup yang diaturnya,” urai Feri. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Daerah Kepulauan Minimalisir Kesenjangan Pembangunan
23-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pembangunan daerah yang wilayahnya didominasi pulau dengan dominan daratan. Wakil Ketua...
Peraturan Tatib Anggota DPR Perlu Diatur Ulang
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Anggota Dewan perlu disesuaikan...
Delegasi Buruh Mengadu ke Baleg DPR
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rencana membuat konsep regulasi dalam satu undang-undang tentang cipta lapangan kerja (CLK) yang populer disebut konsep Omnibus Law dikritik keras...
Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan ‘Omnibus Law’
17-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang...