Komisi XI Terima Evaluasi Kinerja APBN 2019

04-11-2019 / KOMISI XI

Komisi XI DPR menggelar Rapat Kerja (raker) perdana dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto : Arief/mr

 

Komisi XI DPR menggelar Rapat Kerja (raker) perdana dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja Kemenkeu Tahun Anggaran 2020. Asumsi makro dan target pembangunan pada APBN 2019 diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah sebesar 15 ribu per dollar Amerika Serikat (AS).

 

Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dalam APBN 2019 disepakati sebesar 5,3 persen, tingkat pengangguran sebesar 4,8-5,2 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen. Selain itu, ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp 2.165 triliun dan jumlah belanja negara Rp 2.461 triliun, sehingga defisit APBN 2019 mencapai Rp 296 triliun. Dengan indeks rasio gini 0,380-0, 385, dan indeks pembangunan manusia sebesar 71,98. 

 

“Pada kesempatan ini, Komisi XI ingin mengetahui realisasi asumsi makro per Oktober 2019, termasuk di dalamnya pengaruhnya terhadap realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak pada ABPN 2019, serta rencana kerja 2020,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat membuka raker di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

 

Menanggapi hal tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara hingga bulan lalu baru tercapai Rp 1.189,3 triliun atau sebesar 54,9 persen dari target dalam APBN 2019 sebesar Rp 2.165,1 triliun. Pendapatan negara hingga Agustus 2019 tumbuh hanya 3,2 persen dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan tersebut melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang pertumbuhannya mencapai 18,4 persen.

 

Sektor penerimaan pajak dan bea cukai atau perpajakan hingga akhir Agustus 2019 sebesar Rp 920,2 triliun atau tumbuh hanya 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan perpajakan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Agustus 2018 yang tumbuh hingga 16,5 persen. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 1.388,3 triliun atau 56,4 persen dari target yang mencapai Rp 2.461,1 triliun.

 

Untuk belanja negara, hingga akhir bulan lalu pertumbuhannya hanya 6,5 persen dibandingkan periode yang sama pada TA 2018. Belanja negara ini melambat dibandingkan Agustus 2018 yang tumbuhnya mencapai 8,8 persen. Belanja pemerintah pada kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 481,7 triliun atau tumbuh 9 persen dibandingkan Agustus 2018. Sementara belanja non K/L mencapai Rp 376 triliun atau 4,3 persen dari periode yang sama tahun lalu.

 

Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 530,6 triliun atau tumbuh 5,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara rinci, realisasi transfer ke daerah yang mencapai Rp 488,4 triliun atau tumbuh 5 persen dibandingkan tahun lalu dan dana desa mencapai Rp 42,2 triliun atau tumbuh 16,4 persen dari periode yang sama tahun lalu.

 

Raker diakhiri dengan sejumlah kesepakatan, salah satunya pembentukan panja-panja diantaranya Panja Penerimaan Pajak, Bea Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Panja Pembiataan APBN. Selain itu, Komisi XI DPR RI juga meminta Kemenkeu melakukan terobosan dan inovasi untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional dan ekonomi global yang kian melemah. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
LPS Perlu Sosialisasikan Diri
07-12-2019 / KOMISI XI
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diimbau aktif menyosialisasikan diri ke tengah masyarakat agar bisa diketahui apa tugas dan fungsinya sebagai lembaga...
Komisi XI Dukung Percepatan Penyelesaian Proses Kepabeanan Kaltim
06-12-2019 / KOMISI XI
Ketua tim kunjungan spesifik Komisi XI DPR Ramson Siagian mengatakan mendukung percepatan penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) yang dilakukan oleh...
Monev Distribusi KUR Perlu Ditingkatkan
06-12-2019 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menilai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan Bank-Bank BUMN di Indonesia perlu...
DPR Desak Jiwasraya Bayar Kewajiban kepada Nasabah
05-12-2019 / KOMISI XI
Pada RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi VI dengan Jiwasraya, Anggota DPR RI Nevi Zuairinamendesak kementerian BUMN agar Jiwasraya segera...