Kesejahteraan Buruh Tani Harus Ditingkatkan

05-11-2019 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. Foto : Runi/mr

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyoroti banyak aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan program kerja Menteri Pertanian yang baru, Syahrul Yasin Limpo. Salah satu yang ia perjuangkan adalah meningkatkan kesejahteraan para buruh tani. Karena dari merekalah, ia yakin ketahanan pangan Indonesia dapat terbangun. Menurutnya, saat ini kesejahteraan buruh tani masih jauh dari layak.

 

Petani kerap dipandang sebelah mata di masyarakat, padahal mereka punya peran yang sangat signifikan. “Lindungi buruh tani, berikan dia jaminan kesehatan yang memadai, rumah dan pendidikan tinggi yang baik. Karena ini yang berperan besar dalam swasembada pangan,” tegas Dedi saat rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran Kementerian Pertanian, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

 

Karena itulah, menurut politisi Partai Golkar ini, ketika berbicara pertanian, seharusnya bicara lintas sektor dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.  Ia cukup prihatin tidak adanya data yang sinkron tentang jumlah dan keberadaan buruh tani. Bahkan ia mengaku sulit untuk mendapatkan data di kepala desa atau kelurahan.

 

Sehingga, hal pertama yang harus dibangun dalam peningkatan kesejahteraan buruh tani adalah membangun database dan sinergi yang baik lintas lembaga.  Terlebih saat ini, buruh tani juga terancam keberadaannya karena semakin maraknya pihak-pihak yang ingin mengubah lahan pertanian menjadi lahan industri atau properti. Ditambah juga tidak banyak kepala daerah yang sadar akan pentingnya lahan pertanian dan tergoda nafsu politik guna mengubah lahan tani menjadi industri.

 

Legislator dapil Jawa Barat VII ini menegaskan, kondisi ini harus menjadi perhatian Menteri Pertanian yang baru.  “Dalam sektor hulu, harus ada perhatian. RT RW-nya pun harus dievaluasi  karena hawa nafsu politik kerap mengubah area pertanian menjadi area industri dan properti,” kritisi mantan Bupati Purwakarta ini.

 

Usai menerima masukan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan akan menindaklanjutinya dalam rapat internal di Kementan. Sehingga diharapkan sinergi yang baik antara Komisi IV DPR RI dengan Kementan dapat terus dibangun guna menghasilkan output yang bermanfaat di masyarakat. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta PT ASDP Fokus Pembangunan Untuk Ekonomi Masyarakat NTT
09-12-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir untuk negeri, bukan merugi atau...
Legislator Salurkan Bantuan Korban Banjir di Melawi
09-12-2019 / KOMISI IV
Banjir bandang yang melanda Desa Nusa Kenyikap di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (Kalbar), telah menyengsarakan warga setempat. Banjir yang terjadi...
Anggaran BRG Perlu Diperjuangkan
04-12-2019 / KOMISI IV
Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai lembaga yang menangani rehabilitasi lahan gambut di Indonesia yang memiliki lahan sekitar 2 juta hektar...
Perlu Pemetaan Karakter Gambut Indonesia
04-12-2019 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk...