Revitalisasi Puskesmas Sebagai Ujung Tombak Kesehatan Masyarakat

06-11-2019 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Anggia Erma Rini. Foto : Jaka/mr

 

Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Iuran dinaikkan pemerintah per 1 Januari 2020 untuk mengatasi  defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Kenaikan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

 

Pada Pasal 34 Perpres 75 Tahun 2019 menyatakan kenaikan premi 100 persen. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besaran iuran yang harus dibayar peseerta adalah Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.

 

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Anggia Erma Rini, problem inti kesehatan bukan semata urusan kenaikan iuran. "Harus ada perbaikan sistem dan langkah kongkrit penanganan yang tepat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pihak BPJS Kesehatan," kata Anggia dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes RI dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Rabu (6/11/2019). 

 

Anggia menyarankan  perlunya revitalisasi dan promosi puskesmas, serta prevensi problem kesehatan di masyarakat. "Revitalisasi itu penting untuk menekan lonjakan orang sakit yang datang berobat. Karena Puskesmas adalah ujung tombak kesehatan masyarakat. Kita tidak perlu menunggu orang sakit datang ke Puskesmas. Kemenkes harus melakukan pendampingan sekaligus menemukan formula yang tepat agar masyarakat sehat dan tidak perlu mengakses BPJS Kesehatan," ujarnya.

 

Terkait kenaikan iuran, Anggia meminta agar kenaikannya dikalkulasi secara benar. "Apakah benar kenaikan ini akan menutupi defisit? Dikhawatirkan belum menutupi. Jangan sampai, sudah dinaikan 100 persen ternyata tidak mampu menutupi defisit, terus layanan tetap sama. Kenaikan ini meresahkan dan membuat gaduh masyarakat di luar sana. Harus ada kebijakan yang menjawab permasalahan di masyarakat terkait hal ini," pungkasnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Iuran BPJS Naik, DPRD Banjarmasin Mengadu ke DPR
10-12-2019 / KOMISI IX
Pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan membahas beberapa masalah dalam pelaksanaan Jaminan...
Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS
10-12-2019 / KOMISI IX
Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly...
Tata Kelola Obat Perlu Diperbaiki
09-12-2019 / KOMISI IX
Sering terjadi kekosongan obat di fasilitas kesehatan, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI...
BPJS Kesehatan Tak Boleh Cari Untung Seperti BUMN
09-12-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Komisi Intan Fauzi menegaskan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukanlah lembaga bisnis dan komersil...