Aturan Pembatasan Penggunaan Energi Tidak Ramah Lingkungan Harus Dipatuhi

06-11-2019 / KOMISI VII

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto. Foto : Andri/mr

 

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan bangsa Indonesia memang tengah membutuhkan energi untuk mengatasi defisit energ dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun tetap harus tunduk pada aturan dunia terkait lingkungan hidup, termasuk pembatasan penggunaan energi tidak ramah lingkungan.

 

“Kita memang tengah membutuhkan energi untuk mengatasi defisit energi, oleh karenanya perlu mendorong meningkatkan produksi minyak dan gas. Namun di sisi lain kita ada pembatasan dan aturan dunia terkait lingkungan hidup. Misalnya, Paris agreement,” ujar Sugeng kepada Parlementaria di Senayan Jakarta, baru-baru ini.

 

Dalam Paris Agreement tersebut, lanjutnya, tahun 2040 diperkirakan suhu akan naik 2 persen. Saat itu disepakati untuk menahan agar suhu naik sebatas 1,5 persen saja. Berbagai cara bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan penggunaan energi ramah lingkungan atau green energy yang memanfaatkan energi alternatif seperti energi matahari dan angin, serta mikro hidro, hal ini sudah mulai dilakukan di Sulawesi. Termasuk juga harus melakukan pembatasan penggunaan batubara.

 

Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menambahkan energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan merupakan tuntutan dunia yang tidak bisa dihindari. Jika Indonesia mengabaikan hal itu, maka Indonesia akan terkucilkan dalan pergaulan dunia. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap proses ekspor dan impor Indonesia.

 

“Kalau kita abaikan tuntutan penggunaan energi ramah lingkungan, maka hal itu akan berpengaruh terhadap impor dan ekspor kita. Bukan tidak mungkin barang-barang kita akan di-banned. Oleh karenanya kita perlu gali sebanyak-banyaknya energi alternatif yang non energi fossil seperti minyak, batu bara dan gas,” pungkasnya. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Prioritaskan Penggunaan Produk Konsorsium Riset dan Inovasi Covid -19
01-07-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI sepakat dengan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid 19, Kepala LIPI, Kepala BPPT, serta Direktur LBM...
RDP Komisi VII DPR dengan MIND ID Hasilkan Enam Butir Kesimpulan
01-07-2020 / KOMISI VII
Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Holding BUMN Tambang atau MIND ID yang menaungi lima perusahaan...
Anggota DPR Minta Pertamina Kaji Ulang Rencana IPO
30-06-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto meminta kepada PT Pertamina untuk mengurungkan niat dan rencana Initial Public Offering (IPO)...
Wacana IPO PT Pertamina adalah Suatu Keniscayaan
29-06-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyatakan bahwa Initial Public Offering (IPO), yakni proses sebuah perusahaan untuk menawarkan...