Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III

06-11-2019 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. Foto : Jaka/mr

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh meminta Pemerintah terutama pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) agar mengkaji ulang kenaikan iuran  BPJS Kesehatan Kelas III serta mencari solusi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Ninik, sapaan akrabnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

 

Ninik minta Pemerintah mematuhi keputusan bersama hasil rapat gabungan DPR RI dan Pemerintah terkait masalah tersebut pada 2 September 2019 yang lalu. "Saya merasa rapat di Komisi IX DPR RI ini tidak ada harganya sama sekali. Karena seluruh keputusan-keputusan itu sudah tidak dijalankan oleh pemerintah, terutama Kemenkes dan BPJS Kesehatan,” kata Ninik.

 

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut hasil rapat gabungan Komisi IX DPR RI dengan beberapa kementerian pada 2 September 2019 menyatakan menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III. Saat itu Komisi IX DPR RI juga meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk kolektabilitas iuran dan percepatan data cleansing.

 

“Jelas pada tanggal 2 September rapat gabungan DPR RI dengan beberapa kementerian memutuskan untuk tidak menaikkan BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III, tapi ternyata tetap dinaikan dengan keluarnya Perpres (Peraturan Presiden),” tegas Ninik.

 

Ia mengusulkan untuk tidak menggelar rapat dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan jika hingga besok mereka tetap menaikkan BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III. "Saya usul kalau sampai besok Kelas III masih dinaikkan, kita tidak usah rapat lagi dengan BPJS Kesehatan, dengan Kemenkes. Tidak ada gunanya. Rangkuman, kesepakan atau kesimpulan apapun dan ditandatangani siapapun tetap dilanggar kok. Kita ini tidak punya harga diri, gak ada sanksi apapun,” pungkasnya

 

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar, ia meminta kepada BPJS untuk mengikuti hasil rekomendasi rapat gabungan pada tanggal 2 September lalu. "Ini zalim pak, kasian masyarakat, tolong jangan dinaikan iuran BPJS kelas III pak. Kita sudah keliling hampir ke seluruh Indonesia, itu masyarakat yang kita hadapi. Mereka bayar karena dia sakit. Setelah sembuh tidak bayar lagi, kenapa? Karena dia tidak ada uang," jelasnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BPJS Kesehatan Tak Boleh Cari Untung Seperti BUMN
09-12-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Komisi Intan Fauzi menegaskan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukanlah lembaga bisnis dan komersil...
Komisi IX Perjuangkan Kesejahteraan PLKB Non PNS
05-12-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Fadholi mengatakan pihaknya akan memperjuangkan nasib para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tergabung dalam...
BKKBN Kian Tak Dengar Gaungnya
05-12-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengkritik lemahnya sosialisasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang...
Pemerintah Bertanggung Jawab Atas Layanan Kesehatan yang Layak
03-12-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi mengatakan layanan kesehatan yang layak adalah tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut sesuai...