Legislator Pertanyakan Tidaklanjut Rekomendasi BPKP kepada BPJS Kesehatan

06-11-2019 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto : Jaka/mr

 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan setelah melakukan audit terhadap lembaga tersebut beberapa waktu lalu.


"Sudah ada audit dari BPKP yang menghasilkan beberapa poin penting. Pertanyaan saya, berapa persen dari rekomendasi BPKP yang sudah dijalankan," ungkapnya saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Direktur Utama BPJS bidang Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Bidang Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019)

 

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencotohkan rekomendasi BPKP tentang kepesertaan, dari hasil audit BPKP ditemukan ada lebih dari 54 ribu badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, atau melaporkan gaji pekerjanya lebih rendah agar membayar iuran peserta lebih murah.

 

"Berapa persen hasil BPKP yang sudah ditindaklanjuti dari 54 ribu lebih badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, berapa persen yang akhirnya mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta," ungkapnya

 

Saleh juga mempertanyakan sejumlah rekomendasi BPKP lainnya sperti terkait peserta dari golongan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) hingga pencegahan kecurangan (fraud) yang kemunginan terjadi. "Rekomendasi-rekomendasi hasil audit itu sudah dijalakan belum? kalau sudah, apa yang sudah dilakukan," tegasnya. Menurutnya percuma BPKP melakukan audit, karena BPJS kesehatan pada akhirnya tidak menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

 

Legislator dapil Sumatera Utara II itu juga melayangkan protes keras kepada Dirut BPJS Kesehatan, karena dianggap menyederhanakan masalah. "Lima hari yang lalu, Dirut BPJS ngomong di media bahwa iuran BPJS itu lebih murah dari pulsa telpon. Saya mau bilang, Dirut BPJS sedang menyederhanakan hal yang tidak komparatif, tidak komparabel. Jadi jangan dibandingkan dengan pulsa," tegasnya.

 

Saleh mencontohkan tentang iuran BPJS yang menurut Dirut BPJS lebih murah dari pulsa telepon. "Di kampung saya, itu ada yang anaknya lima sampai sepuluh. Itu kebanyakan orang susah yang anaknya banyak. Dibilang hanya Rp 2000 per hari, bayangkan kalau anaknya lima, tambah suami istri, itu jadi tujuh. Berarti Rp 2000 dikali tujuh sama dengan Rp 14.000 per hari. Kalau sebulan berapa? Kalau 30 hari berarti bayarnya Rp 420 ribu. Lebih murah mana iuran BPJS atau pulsa telepon," paparnya.

 

Dia juga menegaskan, kebutuhan masyarakat tentang kesehatan merupakan kebutuhan primer. Sedangkan pulsa telepon merupakan hal sekunder bahkan tersier. "Orang kalau nggak punya pulsa telepon masih bisa hidup, bisa gembira, bisa senang, bisa tertawa, bisa beraktivitas. Tapi kalau orang gak punya akses kepada kesehatan ini bisa susah, meriang, merinding, bahkan bisa meninggal dunia. Bisa di bayangkan gak?" tambahnya, seraya meminta Dirut BPJS tak memberikan pernyataan yang membuat masyarakat menjadi marah. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Iuran BPJS Naik, DPRD Banjarmasin Mengadu ke DPR
10-12-2019 / KOMISI IX
Pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan membahas beberapa masalah dalam pelaksanaan Jaminan...
Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS
10-12-2019 / KOMISI IX
Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly...
Tata Kelola Obat Perlu Diperbaiki
09-12-2019 / KOMISI IX
Sering terjadi kekosongan obat di fasilitas kesehatan, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI...
BPJS Kesehatan Tak Boleh Cari Untung Seperti BUMN
09-12-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Komisi Intan Fauzi menegaskan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukanlah lembaga bisnis dan komersil...