KKP Diminta Tingkatkan Produktifitas Perikanan

07-11-2019 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto : Runi/mr

 

Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian dan Kelautan (KKP) yang dipimpin Menteri KP Edhy Prabowo untuk meningkatkan kinerja produktifitas perikanan dibanding periode sebelumnya. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam meningkatkan produktifitas perikanan adalah dengan melakukan evaluasi kebijakan. Sehingga dengan adanya evaluasi ini diharapkan berbagai peraturan yang menghambat produktifitas perikanan dapat diminimalisir.

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan memaparkan sejumlah peraturan Menteri KP dinilai menghambat produktifitas tangkapan ikan oleh nelayan. Peraturan KKP yang perlu dievaluasi hingga dicabut yaitu pembatasan ukuran kapal, pembatasan penggunaan alat tangkap ikan, dan lainnya. Daniel menyebut peraturan peraturan tersebut banyak merugikan nelayan hingga menurunkan produktifitas hasil tangkap ikan.

 

“Gimana produksi bisa meningkat kalau sekian pabrik tutup bangkrut, bagaimana meningkat kalau jumlah kapal merosot drastis, bagaimana bisa meningkat kalau kapal dibatasi 150 gross ton itu tidak bisa melaut ke laut dalam, nanti kita dorong rekonsiliasi data yang benar," ungkap Daniel usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KP dan jajaran KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

 

Menurutnya Menteri KP sebagai pihak yang berwenang dalam perikanan, lanjut politisi PKB itu, seharusnya membuat pengaturan dalam perikanan dan kelautan, bukan membuat pelarangan yang merugikan nelayan. "Yang sempat saya catat minimal ada tujuh peraturan, semua isinya pelarangan, yang dibutuhkan pengaturan, bukan pelarangan, kalau yang diatur pelarangan maka dunia perikanan akan collapse," kritik Daniel.

 

Dalam paparan sebelumnya, Menteri KP Edhy Prabowo mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya menargetkan produksi perikanan tangkap mencapai 8,02 juta ton di 2020. Target tersebut, menurut mantan Ketua Komisi IV DPR RI tersebut sangat realisitis untuk dicapai. Oleh sebab itu, dirinya akan mengkaji kembali beberapa peraturan yang diterbitkan Kementerian KKP dan akan merevisinya untuk mendorong kinerja perikanan dalam negeri. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional
22-01-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyatakan, salah satu penyebab carut marutnya penanganan pangan di Indonesia saat ini, dikarenakan belum...
Tata Kelola BUMN Pertanian dan Perikanan Harus Diperbaiki
21-01-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta seluruh jajaran BUMN bidang pertanian dan kelautan perikanan untuk dapat memperbaiki tata kelolanya,...
Wajib Tanam Usai Peroleh RIPH Dinilai Tak Efektif
20-01-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI memanggil perkumpulan Pengusaha Bawang Putih dan Aneka Umbi Indonesia (Pusbarindo) guna menghimpun aspirasi guna melakukan evaluasi...
Satgas 115 Bubar, Sudin: Harus Ditindaklanjuti!
14-01-2020 / KOMISI IV
Menanggapi bubarnya Satuan Tugas (Satgas) 115 atau yang biasa dikenal Satgas anti pencurian ikan,Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai...