KKP Diminta Tingkatkan Produktifitas Perikanan

07-11-2019 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto : Runi/mr

 

Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian dan Kelautan (KKP) yang dipimpin Menteri KP Edhy Prabowo untuk meningkatkan kinerja produktifitas perikanan dibanding periode sebelumnya. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam meningkatkan produktifitas perikanan adalah dengan melakukan evaluasi kebijakan. Sehingga dengan adanya evaluasi ini diharapkan berbagai peraturan yang menghambat produktifitas perikanan dapat diminimalisir.

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan memaparkan sejumlah peraturan Menteri KP dinilai menghambat produktifitas tangkapan ikan oleh nelayan. Peraturan KKP yang perlu dievaluasi hingga dicabut yaitu pembatasan ukuran kapal, pembatasan penggunaan alat tangkap ikan, dan lainnya. Daniel menyebut peraturan peraturan tersebut banyak merugikan nelayan hingga menurunkan produktifitas hasil tangkap ikan.

 

“Gimana produksi bisa meningkat kalau sekian pabrik tutup bangkrut, bagaimana meningkat kalau jumlah kapal merosot drastis, bagaimana bisa meningkat kalau kapal dibatasi 150 gross ton itu tidak bisa melaut ke laut dalam, nanti kita dorong rekonsiliasi data yang benar," ungkap Daniel usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KP dan jajaran KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

 

Menurutnya Menteri KP sebagai pihak yang berwenang dalam perikanan, lanjut politisi PKB itu, seharusnya membuat pengaturan dalam perikanan dan kelautan, bukan membuat pelarangan yang merugikan nelayan. "Yang sempat saya catat minimal ada tujuh peraturan, semua isinya pelarangan, yang dibutuhkan pengaturan, bukan pelarangan, kalau yang diatur pelarangan maka dunia perikanan akan collapse," kritik Daniel.

 

Dalam paparan sebelumnya, Menteri KP Edhy Prabowo mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya menargetkan produksi perikanan tangkap mencapai 8,02 juta ton di 2020. Target tersebut, menurut mantan Ketua Komisi IV DPR RI tersebut sangat realisitis untuk dicapai. Oleh sebab itu, dirinya akan mengkaji kembali beberapa peraturan yang diterbitkan Kementerian KKP dan akan merevisinya untuk mendorong kinerja perikanan dalam negeri. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggaran BRG Perlu Diperjuangkan
04-12-2019 / KOMISI IV
Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai lembaga yang menangani rehabilitasi lahan gambut di Indonesia yang memiliki lahan sekitar 2 juta hektar...
Perlu Pemetaan Karakter Gambut Indonesia
04-12-2019 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk...
Perum Perhutan dan Inhutani Diminta Tingkatkan Kinerja
03-12-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani dan Inhutani agar terus meningkatkan kinerja dalam pengembangan usaha dan jasa lingkungan dengan...
Legislator Dukung Penyelesaian Persoalan Sampah Laut
02-12-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk menyelesaikan persoalan sampah...