Pemerintah Harus Usut Tuntas Desa Fiktif Penerima Dana Desa

07-11-2019 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari. Foto : Arief/mr

 

Keberadaan desa fiktif, atau desa yang tidak berpenghuni namun menerima Dana Desa mengemuka dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya, baru-baru ini. Berdasarkan laporan yang diterima Menkeu, karena transfer Dana Desa dilakukan secara ‘ajeg’, maka muncul desa-desa baru yang tidak berpenduk hanya untuk bisa mendapatkan Dana Desa.

 

Besaran anggaraan Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya, juga dibarengi dengan adanya penambahan desa-desa baru. Tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp 70 triliun. Jika dilihat dari lima tahun terakhir, anggaran dana desa terus melonjak hingga tiga kali lipat, dari Rp 20.46 triliun pada 2015 menjadi Rp 72 triliun pada 2020 mendatang.

 

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mendesak perlunya perhatian seirus dari pemerintah untuk mengusut adanya desa fiktif ini. Terlebih, pada tahun depan terdapat sekitar 270 kabupaten/kota juga akan melaksanakan Pilkada serentak. Menurutnya, jika Dana Desa tidak bisa dikelola dengan baik, ia khawatir akan semakin kacau.

 

“Apalagi tahun depan ada Pilkada serentak, (Dana Desa) ini bisa jadi ATM (Anjungan Tunai Mandiri), apalagi kepala daerah yang incumbent. Kita harap semua jajaran mengecek kembali tata kelola Dana Desa. Paling tidak Pak Menteri bisa me-minimize pola yang kacau balau ini,” kata Hatari saat raker bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

 

Banyaknya desa-desa yang bermunculan, serta temuan mengenai desa tak berpenghuni tentu dapat merugikan keuangan negara. Legislator daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara ini mencontohkan salah satu desa yang tidak memiliki penghuni, namun tercatat dalam data pemerintah kabupaten setempat.

 

“Saya kebetulan tahu persis di Halmahera Selatan, ada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tetapi kalau bupati mencatat itu sebagai desa, kita bisa bayangkan berapa banyak anggaran kita yang sudah turun selama bertahun-tahun ini dihabiskan,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Terbukti, Proyek Kereta Cepat Tidak Dikaji Mendalam
01-07-2020 / KOMISI XI
Proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, akhirnya terbukti tidak tidak dikaji mendalam, sehingga kelayakannya dipertanyakan. Anggota Komisi XI...
Anggota BSBI Terpilih Wajib Perkuat Pengawasan terhadap BI
01-07-2020 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 11 calon anggota Badan Supervisi Bank...
DPR Dorong LKPP untuk Memperluas Ruang bagi UMKM
30-06-2020 / KOMISI XI
Akibat perlambatan kinerja ekonomi, Bank Indonesia (BI) mencatat 72 persen pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan penjualan...
Pemerintah Perlu Kaji Ulang Rencana Pindah Ibu Kota di Tengah Pandemi
30-06-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tertera dalam Rencana Kerja dan...