Proses ‘Carry Over’ RUU, Baleg Revisi Tatib Prolegnas

07-11-2019 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Foto : Kresno/mr

 

Poin ketentuan mengenai carry over Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi pembahasan utama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019. Untuk itu, Baleg DPR RI akan merevisi Perubahan Tata Tertib (Tatib) DPR dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

 

Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat memimpin rapat yang digelar di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019) mengatakan,  revisi Tatib tersebut bertujuan agar proses carry over bisa sesegera mungkin dapat dilaksanakan. Rieke menjelaskan, ada beberapa catatan yang membuat perlunya revisi tata tertib dan Peraturan DPR terutama mengenai perubahan redaksional soal naskah akademik.

 

“Kalimat terminologi yang dipakainya itu menyiapkan harusnya harus setiap RUU prioritas wajib disertai dengan draf naskah akademik dan draf RUU,” ujar Legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sembari mengajukan pertanyaan kesediaan seluruh Anggota Baleg untuk merevisi Tatib dan Peraturan DPR RI itu.

 

Termasuk, kesepakatan harus adanya naskah akademik dan naskah draf RUU yang akan masuk Prolegnas prioritas, jika bisa RUU yang masuk Prolegnas sudah ada naskah akademik dan draf RUU-nya. Pada kesempatan itu para peserta rapat yang hadir pun kemudian secara serempak menyatakan persetujuannya.

 

“Berdasarkan persetujuan ini, Baleg DPR RI menyepakati adanya Perubahan Tatib DPR dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional dimana mekanisme carry over harus ada di dalamnya,” papar Rieke. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Daerah Kepulauan Minimalisir Kesenjangan Pembangunan
23-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pembangunan daerah yang wilayahnya didominasi pulau dengan dominan daratan. Wakil Ketua...
Peraturan Tatib Anggota DPR Perlu Diatur Ulang
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Anggota Dewan perlu disesuaikan...
Delegasi Buruh Mengadu ke Baleg DPR
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rencana membuat konsep regulasi dalam satu undang-undang tentang cipta lapangan kerja (CLK) yang populer disebut konsep Omnibus Law dikritik keras...
Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan ‘Omnibus Law’
17-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang...