Dewas KPK Harus Kredibel

07-11-2019 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan. Foto : Mentari/mr

 

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengungkapkan, figur Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus kredibel. Dia menjelaskan keberadaan Dewas KPK harus menjadikan pergerakan penanganan kasus korupsi menjadi semakin cepat dan lancar. Meskipun demikian dia juga menekankan pentingnya fungsi pencegahan dan spirit penyelematan kerugian negara.

 

"Nanti juga orang-orangnya harus kredibel, karena kewenangannya luar biasa. Kalau orangnya tidak kredibel itu baru pelemahan. Tentu di Dewas ini nanti mengatur mekanisme, seperti apa penyadapan harus diatur. Intinya jangan sampai keberadaan Dewas ini justru membuat KPK lambat, harusnya kehadiran Dewas ini menjadikan KPK cepat bergerak," jelas Trimed di Media Center, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

 

Politisi dari Fraksi PDI Pejuangan ini juga mengungkapkan, selain kerdibilitas yang diutamakan, unsur susunan Dewas sebaiknya berlatar belakang dari berbagai macam kalangan masyarakat. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat acara Dialektika Demokrasi dengan tema, 'Mengintip Figur Dewas KPK’.

 

"Harusnya juga ada akademisi, bila perlu juga ada tokoh masyarakat, tidak harus dia latar belakang hukum, harus variatif juga. Jadi majemuk, karena kan mereka tidak terlalu terlibat untuk perkaranya, bisa juga menjadi sosok yang mengayomi semua, jadi Dewas ini harus bisa menjadi sosok yang mengayomi semua," ungkap Trimed.

 

Dia juga mengharapkan Pimpinan KPK yang baru bisa menyesuaikan ritme kerja yang ada di KPK. Dia juga menegaskan agar tidak ada penentuan tersangka melalu mekanisme voting. " Kita berharap kedepan, tidak ada lagi penentuan tersangka melalui voting. Karena kita mendengar ada beberapa kasus penentuan tersangka melalui voting, kasihan nasib orang ditentukan dengan voting. Kalau bisa semua dengan aklamasi dan dasar hukumnya kuat," tandas Trimed. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Keputusan MA Kasus First Travel Janggal
21-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily menyatakan ada kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap proses hukum...
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat II (kabupaten/kota) mengemuka kembali. Sebaliknya, pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja...
Revisi UU Pilkada Baru Sebatas Wacana
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan bahwa sampai saat ini revisi UU Pilkadamasih baru sebatas wacana atau...
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan
13-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan segera menyelesaikan bermacam...