Komisi IV Kunjungi Lokasi Terdampak Karhutla di Kalteng

08-11-2019 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV meninjau lokasi bekas kebakaran lahan gambut di Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Foto : Andri/mr

 

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek) ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari solusi permanen atas masalah yang dinilai jadi bencana rutin setiap tahun tersebut.

 

Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, Tim Kunspek Komisi IV meninjau lokasi bekas kebakaran lahan gambut di Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (7/11/2019). Desa Taruna merupakan salah satu titik rawan karhutla yang selalu membara setiap tahun, dan menghasilkan polusi asap yang mengganggu kesehatan masyarakat.

 

"Yang harus diselesaikan dari sisi pencegahan adalah perlu pendekatan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat. Kita perlu terus edukasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder, terus ingatkan masyarakat akan bahaya karhutla, sedangkan untuk korporasi harus diberi sanksi yang berat," ujar Dedi.

 

Ia mengatakan, Komisi IV DPR RI mencoba mencari solusi dari permasalahan karhutla. Masalah karhutla jadi prioritas karena dampaknya bukan hanya kerugian ekonomi, tapi yang paling berbahaya adalah efek asap bagi kesehatan terutama untuk anak-anak dan warga lanjut usia. Selain itu, karhutla yang terjadi setiap tahun juga mengancam kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

 

"Keanekaragaman hayati adalah warisan yang harus diteruskan ke anak cucu kita. Kalau rusak sayang sekali, dan ini sudah jadi perhatian dunia internasional. Karenanya Komisi IV DPR RI ingin mencarikan solusi untuk masyarakat luas," terang politisi Fraksi Partai Golongan Karya itu.

 

Ia menekankan, penegakan hukum atas kasus karhutla harus memberikan rasa keadilan. Seringkali ditemukan banyak kasus karhutla karena faktor budaya dan adat istiadat setempat untuk bercocok tanam dengan cara membakar. Sebagai  stakeholder, harus mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya karhutla. "Tapi kita tahu juga ada korporasi yang nakal, itu jangan ditutup-tutupi. Penegakan hukum harus sesuai undang-undang dan harus seadil-adilnya," tegasnya.

 

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seluas 857.750 Ha lebih lahan terbakar dalam Karhutla sepanjang tahun 2019, lahan tersebut tersebar di 6 provinsi berbeda. Sedangkan di Kalimantan Tengah (Kalteng) luas lahan yang terbakar yaitu 134.227 Ha. (man/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pelaku Usaha Daur Ulang Sampah Harus Lebih Banyak
09-07-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyoroti perlunya meningkatkan kapasitas jumlah pelaku usaha daur ulang dalam negeri dalam rangka pemenuhan...
KLHK Harus Temukan Teknologi Klasifikasi Sampah
09-07-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera menemukan cara dan teknologi untuk...
Revisi UU Perikanan Harus Mampu Jawab Kebutuhan Masa Depan
09-07-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan, revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan harus mampu menjawab seluruh tuntutan...
Kualitas Lingkungan Hidup Harus Ditingkatkan
08-07-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI memberikan sejumlah catatan terkait hal-hal yang berkenaan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup kepada Kementerian Lingkungan Hidup...