DPRD Bojonegoro Harap Adanya Pendampingan Tenaga Ahli

11-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Bojonegoro. Foto : Jaka/mr

 

 

Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Bojonegoro. Di samping membahas tugas pokok dan fungsi Bamus DPRD, DPRD Bojonegoro juga berharap adanya regulasi yakni pendampingan Staf atau Tenaga Ahli (TA) bagi masing-masing Anggota DPRD.

 

“Jadi selama ini di DPRD belum sempat terbantu oleh TA yang kuat. Itulah kemudian yang dijadikan harapan DPRD Kabupaten Bojonegoro agar ke depannya Anggota DPRD bisa diperkuat dengan adanya pendampingan TA yang masing-masing berjumlah satu orang,” jelas Zaqki usai menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Bojonegoro di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

 

Lebih lanjut Zaqki menambahkan dengan adanya pendampingan dari TA diharapkan pekerjaan DPRD ke depan bisa menjadi lebih kuat dan berkesinambungan untuk DPRD periode selanjutnya. “Jangan sampai 5 tahun selesai kemudian ada kesenjangan di periode berikutnya. ‘Gap’ inilah yang ingin diperkecil sehingga pekerjaan periode yang lama bisa tetap diteruskan pada DPRD periode selanjutnya,” tutur Zaqki.

 

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto berharap adanya pendampingan TA dalam rangka membantu tugas-tugas kedewanan dan di tengah beragamnya persoalan masyarakat Bojonegoro. Untuk diketahui 50 Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro mewakili hampir 1,5 juta jiwa dengan berbagai warna dan dinamika persoalan yang ada di masyarakat.

 

“Bukan kita merasa tidak mampu, tapi alangkah lebih baik jika teman-teman Anggota DPRD diberikan pendampingan TA. Disamping dapat menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, tentu juga bisa memperkaya produk-produk hukum atau produk perundang-undangan peraturan daerah yang kita buat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bojonegoro,” imbuhnya. (tra/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setjen DPR dan BSSN Jalin Kerja Sama Amankan Data Siber
03-07-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Siberdan Sandi Negara (BSSN) RI menandatangi nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama sebagai bentuk...
Sekjen DPR Lakukan ‘Submit Online’ PMPRB Tahap 3
27-06-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Dalam rangka mewujudkan implementasiPermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar...
Masa Purna Bakti Capaian Tertinggi PNS DPR
26-06-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin upacara pelepasan empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa purna bakti terhitung...
Jelang Masa Sidang, Kompleks Parlemen Disemprot Disinfektan
14-06-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Menjelang pembukaan Masa Persidangan IV DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 pada pekan depan, seluruh area Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, disemprot...