Demi Kondusifitas Papua, Anggaran Aparat Keamanan Perlu Ditambah

11-11-2019 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. Foto : Angga/mr

 

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan akan mendorong penambahan anggaran kepada aparat keamanan di Provinsi Papua, baik Komando Daerah Militer (Kodam) maupun Kepolisian Daerah (Polda). Menurutnya, TNI dan Kepolisian memiliki peran sangat penting dalam upaya mereka menjaga kondusifitas keamanan bagi seluruh rakyat yang berada di Pulau Papua.

 

Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti rapat antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Kasdam VII/Cendrawasih beserta jajarannya dan Kapolda Papua di Markas Kodam (Makodam) VII/Cendrawasih, Jayapura, Papua, Jumat (8/11/2019). Menurutnya, harus ada rapat gabungan antara Komisi I, II, dan III DPR RI secara khusus untuk membahas secara teknis permasalahan Papua.

 

“Dana Otsus (Otonomi Khusus) itu pasti dibahas secara khusus, kita pasti hadirkan dua Gubernur, Papua dan Papua Barat. Saya kira di situ kita bisa bicara, kita sisipkan sebagian dana Otsus harus diberikan kepada Kodam dan Kepolisian. Karena Papua ini punya persoalan secara khusus, maka Mabes TNI dan Mabes Polri akan kita dorong untuk memberikan anggaran secara khusus,” ujarnya.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyatakan bahwa Kepala Daerah di Papua sejak 2004 hingga sekarang ini tidak pernah memiliki proposal yang jelas untuk menggunakan dana Otsus yang ber-impact kepada peningkatan kesejahteraan atau pembangunan masyarakat di Papua. Terutama masalah kualitas anak muda Papua yang sebenarnya cerdas namun tidak dimaksimalkan.

 

“Anak-anak Papua harus dilatih skill yang baik, karena mereka akan ibaratnya jadi salah pergaulan jika tidak segera diantisipasi. Belum lagi juga disampaikan mereka tidak bisa bekerja, padahal ada Balai Latihan Kerja (BLK), harusnya di Pemda itu yang sambungannya ke Kemenaker. Itu ada semuanya sebenarnya, kalau itu mau diurus dengan serius,” tandas legislator dapil Banten II itu. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Dorong KI Pusat Buat Indeks Keterbukaan Informasi
05-12-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI TB. Hasanuddin mendorong Komisi Informasi (KI) Pusat agar mengeluarkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian atau...
Dewan Pers Wajib Berperan Aktif Bangun Kesadaran ‘Media Literate’
03-12-2019 / KOMISI I
Dewan Pers diimbau untuk dapat berperan aktif membangun sebuah kesadaran atau kemampuan seluruh masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa untuk menjadi...
KPI Diminta Awasi Luberan Siaran Asing di Perbatasan
03-12-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Andika Pandu Puragabaya meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih mengawasi penyiaran di daerah perbatasan Indonesia...
KPI Diminta Optimalkan Pengawasan Konten Siaran
03-12-2019 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meningkatkan pengawasan terhadap konten siaran,...