Legislator Usul DPR Lahirkan RUU IKN

11-11-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. Foto: Runi/rni

 

 

Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Keahlian (BK) DPR RI. Rapat diselenggarakan untuk membahas berbagai persiapan dan dukungan BK DPR RI dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Komisi V Periode 2019-2024. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae (Fraksi Partai Golkar) itu diwarnai oleh berbagai usulan dari segenap Anggota Dewan, salah satunya yaitu Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho.

 

Dalam RDPU di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019) itu, legislator Fraksi Partai Demokrat ini menyampaikan usulan mengenai pentingnya Komisi V DPR RI untuk melahirkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Mengingat, pada tahun depan Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai program pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

 

“Saya sangat sepakat akan satu usulan penting terkait UU Ibu Kota Negara (IKN). Karena, bagaimanapun mitra kita, Kementerian PUPR pada tahun depan mereka telah menyampaikan akan memulai program pelaksanaan pembangunan fisik. Termasuk, infrastruktur jalan dan lainnya. Sehingga, sangat penting untuk kita mendorong lahirnya UU IKN dari Komisi V,” ujar Irwan.

 

Irwan juga mengusulkan untuk segera dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) IKN. Sebab, tutur Irwan, Pansus IKN memiliki nilai penting untuk mengawal dan mengawasi program pemerintah dalam pemindahan IKN. Selain itu, Irwan mengingatkan agar revisi UU maupun pembahasan RUU yang diusulkan oleh Komisi V DPR RI tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila.

 

“Saya sangat sepakat yang disampaikan oleh kawan-kawan. Bahwa, bagaimanapun agar revisi UU ataupun RUU yang kita usulkan nanti tidak boleh lepas daripada falsafah dari nilai Pancasila yang mempresentasikan gotong royong bangsa ini,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur itu.

 

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) BK DPR RI Inosentius Samsul menyatakan persetujuannya untuk Komisi V DPR RI melahirkan UU IKN.”Mengenai pemindahan IKN, menurut pandangan kami posisi Komisi V sangat tepat. Jadi, atas perintah Pimpinan Komisi V kami siap melakukan kajian UU pemindahan IKN. Pada prinsipnya, kami sudah siap timya di Badan Keahlian,” papar Sensi, sapaan akrab Inosentius. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi V Dukung Pembangunan Jembatan Babin
23-01-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, pihaknya mendukung pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) di Provinsi Kepulauan Riau....
Pembangunan Infrastruktur Solusi Pengentasan Kemiskinan
22-01-2020 / KOMISI V
Sejak akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 ini, Kabupaten Kebumen masih tercatat menjadi Kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah...
Anggota DPR Minta PPTJDI Kaji Sistem Aplikasi Transpotrasi Daring
22-01-2020 / KOMISI V
Dalam merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Komisi V DPR RI meminta Perkumpulan Pengemudi...
Regulasi Kepemilikan Perumahan Harus Berpihak pada MBR
21-01-2020 / KOMISI V
\Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan kebijakan percepatan kepemilikan perumahan yang berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah...