Komisi I Dukung Perbaikan Sistem Pertahanan Nasional

11-11-2019 / KOMISI I

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid. Foto: Azka/rni

 

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid sebelum menutup Rapat Kerja perdana Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menuturkan semua fraksi di Komisi I DPR RI mendukung visi-misi Kementerian Pertahanan untuk memperbaiki sistem pertahanan nasional. Salah satunya konsepsi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata).

 

“Tidak ada satu pun fraksi yang tidak mendukung bapak Menhan untuk memperbaiki pertahanan kita," ujar Meutya di sela-sela Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). Menhan Prabowo didampingi Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono beserta seluruh jajaran Kemhan.

 

Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan ini membahas program kerja Kemhan selama lima tahun ke depan. Salah satunya, visi Presiden Joko Widodo terkait industri pertahanan nasional. Selain itu, pembahasan proyeksi pagu anggaran Kemhan tahun 2020 yang sudah disepakati juga disinggung oleh beberapa anggota Komisi I DPR RI, namun sesi pembahasan anggaran diputuskan berlangsung secara tertutup.

 

Saat Raker berlangsung, beberapa Anggota Komisi I DPR RI menyinggung potensi ancaman yang dapat menganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI. Anggota Komisi I DPR RI Sugiono berharap Kemhan dapat  menyelesaikan permasalahan Papua yang hingga saat ini belum terselesaikan. “Hasil kunjungan Komisi I ke Papua dan Papua Barat akan kami sampaikan nanti, dan semoga bisa menjadi bahan perumusan kebijakan pertahanan khususnya di Papua," ucap Sugiono.

 

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, permasalahan di Papua dan Papua Barat bukan hanya urusan keamanan semata, namun juga menyangkut kesejahteraan rakyat yang harus diambil kebijakan bersama Kementerian terkait. “Ini titipan suara dari prajurit di Papua, mereka butuh satu postur pertahanan teritorial yang lebih besar, mengingat sulitnya medan dan berkaitan anggaran. Saya kira perlu ada peningkatan kesejahteraan," imbuhnya.

 

Sebelumnya, Menhan Prabowo menyebutkan masih banyak persoalan yang harus dibenahi pada sektor pertahanan Indonesia. Modernisasi alutsista menjadi salah satu cara memperkuat pertahanan bangsa. Menurutnya, kebanyakan perang terjadi akibat persoalan penguasaan sumber ekonomi. Sekalipun diawali oleh ideologi, pada ujungnya akan bermuara pada ekonomi. "Dalam pandangan saya, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi, bukan hanya sekedar biaya," ucap Menhan Prabowo.

 

Kendati kekuatan pertahanan Indonesia tertinggal secara teknologi,  Menhan Prabowo menyampaikan jika harus terlibat perang, konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan. “Itu adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut bela negara. Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin, bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan," kata Prabowo. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Dorong KI Pusat Buat Indeks Keterbukaan Informasi
05-12-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI TB. Hasanuddin mendorong Komisi Informasi (KI) Pusat agar mengeluarkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian atau...
Dewan Pers Wajib Berperan Aktif Bangun Kesadaran ‘Media Literate’
03-12-2019 / KOMISI I
Dewan Pers diimbau untuk dapat berperan aktif membangun sebuah kesadaran atau kemampuan seluruh masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa untuk menjadi...
KPI Diminta Awasi Luberan Siaran Asing di Perbatasan
03-12-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Andika Pandu Puragabaya meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih mengawasi penyiaran di daerah perbatasan Indonesia...
KPI Diminta Optimalkan Pengawasan Konten Siaran
03-12-2019 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meningkatkan pengawasan terhadap konten siaran,...