Rehabilitasi Pasca Gempa Sulteng Harus Terus Diperhatikan

12-11-2019 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohammad Said memimpin rapat
dengan Gubernur Sulawesi Tengah beserta jajaran. Foto: Ria/hr

 

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohammad Said meminta Pemerintah terus melakukan pembenahan di Sulawesi Tengah (Sulteng) pasca gempa dan tsunami di Donggal, Sigi dan Palu yang terjadi pada 28 September 2018 lalu. 

 

"Rekonstruksi dan rehabilitasi perlu terus dilakukan untuk mengembalikan semangat masyarakat," ungkapnya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Banggar DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Cabang Bank Indonesia, Kakanwil Pajak dan Bea Cukai di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Senin (11/11/2019). 

 

Berdasarkan pantauan di lapangan, masih banyak fasilitas umum dan sekolah sekolah yang belum tersentuh bahkan ada masyarakat yang masih tinggal di rumah mereka yang terdampak bencana. "Ini menjadi perhatian kami. Negara harus hadir dan memberikan perhatian lebih serius bagi daerah-daerah rawan bencana. Terutama alokasi anggaran," ungkapnya. 

 

Pihaknya menyadari Sulteng mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang termasuk tinggi seperti gempa bumi, erupsi gunung api, banjir dan tanah longsor. "Maka dari itu, perlu adanya realisasi akan upaya-upaya yang harus ditempuh Pemerintah untuk mengurangi risiko bencana alam yang tidak hanya akan berdampak pada perekonomian tapi keselamatan dan kesejahteraan rakyat," jelasnya. 

 

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola menginformasikan bahwa kerusakan dan kerugian akibat bencana alam Sulteng yang ditetapkan dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehab-Rekon Pascabencana, nilai kerusakan dan kerugian yang telah dikalkulasi adalah sebesar Rp 24,1 triliun dan nilai kebutuhan mencapai Rp 36,3 triliun. 

 

Dengan rincian, hibah luar negeri sebesar Rp 235 miliar untuk membangun rumah rusak berat sebanyak 4.522 unit, lalu hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebesar Rp 1,9 triliun untuk perbaikan rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan sebanyak 85.763 unit.

 

Kemudian bantuan hunian tetap dari berbagai yayasan kemanusiaan, Pemerintah Daerah se-Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai 11.614 unit. Bantuan pembangunan sekolah masing-masing dari Pemda Provinsi Jawa Timur sebanyak 2 unit dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 unit.

 

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai di lapangan adalah pembebasan lahan untuk membangun hunian tetap dari pemilik lahan HGB dan HGU. "Namun hal ini sudah dicarikan jalan tengah dengan kebijakan tidak memberi perpanjangan HGB atau HGU yang sudah habis masa berlaku dan terhadap hak atas tanah yang jangka waktunya belum berakhir, diminta melepaskan haknya seluas kebutuhan untuk pembangunan hunian tetap," ungkapnya. 

 

Disisi lain, perekonomian Sulawesi Tengah terus membaik pasca bencana bahkan pertumbuhan ekonomi yang berhasil dirangkum dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai semester I Tahun 2019 sudah mencapai 6,62 persen. “Melalui pertemuan ini diharapkan bisa menuntaskan permaslahan ataupun problem terkait keuangan di Sulawesi Tengah,” kata Longki.

 

Tarut hadir dalam kunjungan Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal (F-PKB) dan  beberapa Anggota Banggar lainnya, diantaranya Cornelis, Sarce Bandaso Tandiasik (F-PDI Perjuangan), Hamka, Jhon Kenedy Azis (F-Golkar), Andi Ruskati Ali Baal, Ardhya Pratiwi (G-Gerindra), Yanuat Prihatin, Muhtarom (F-PKB), Suhardi Duka (F-Demokrat),  Ecky Awal Mucharam (F-PKS)  dan KH Muslich Zainal Abidin (F- PPP). (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...
Perlu ‘Burden Sharing’ antara Pemerintah dan BI dalam Program PEN
26-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan perlunyapembagian beban bersama (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI)...
Banggar Tetapkan Sementara Asumsi Dasar RAPBN 2021
24-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting...
Pemulihan Ekonomi 2020, Kunci Pembangunan 2021
22-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Mukaromah menyatakan pembangunan nasional tahun 2021 mendatang sangat bergantung pada beberapa indikator. Indikator...