DOB Papua Butuh Inpres

12-11-2019 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo yang memimpin rapat tersebut menyambut baik delegasi masyarakat Papua yang ingin menyampaikan aspirasi pembentukan DOB. Foto : andri/hr

 

Usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua membutuhkan Instruksi Presiden (Inpres). Delegasi masyarakat Papua yang mengusulkan pembentukan Provinsi Papua Tengah mendesak Komisi II DPR RI agar membantu masyarakat Papua merealisasikan misi ini.

 

Demikian mengemuka saat tiga kelompok masyarakat Papua beraudiensi dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo yang memimpin rapat tersebut menyambut baik delegasi masyarakat Papua yang ingin menyampaikan aspirasi pembentukan DOB. Delegasi yang menyebut dirinya Tim 502 Kebangkitan Papua Tengah sangat antusias menyambut kehadirian Provinsi Papua Tengah tersebut.

 

Arif lalu membacakan surat Tim 502 saat membuka rapat dengar pendapat umum ini. “Berdasarkan Surat dari Tim 502 Kebangkitan Papua Tengah, proses pelaksanaan Provinsi Papua Tengah sudah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo," katanya. Delegasi Tim 502 mengklaim bahwa Presiden Jokowi sudah setuju ada DOB di Papua. Tinggal sekarang yang dibutuhkan adalah Inpres untuk melicinkan jalan Papua Tengah menjadi provinsi.

 

Perjuangan pembentukan Provinsi Papua Tengah sudah dilakukan sejak 2004. Usulan ini sempat tersendat dan tak terdengar lagi gaungnya selama 18 tahun. Ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Papua, usulan ini pun mengemuka kembali. Masyarakat Papua sudah meminta langsung kepada Presiden soal ini dan sekaligus menjadikan Biak sebagai ibu kota Papua Tengah. 

 

Pemilihan Biak sebagai ibu kota Papua Tengah, selain sudah ada bandara internasional, Biak juga terhubung langsung dengan kawasan Pasifik. Delegasi ini juga mendesak Komisi II DPR RI agar tahun ini sudah ada pengesahan DOB di Papua. Perjuangan mewujudkan Provinsi Papua Tengah sangat panjang. Saatnya daerah ini mendapat akses DOB untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi UU Pemilu Akan Tampung Masukan Pakar
02-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arief Wibowo menuturkan bahwa dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang...
RUU Pemilu Idealnya Tak Bisa Lepas Dari UU Parpol
01-07-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan idealnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tidak bisa...
Legislator Ingatkan RUU Pemilu Berpedoman UUD 1945
30-06-2020 / KOMISI II
Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)...
Komisi II Setujui Perppu 2 Tahun 2020 Dibahas di Rapat Paripurna
30-06-2020 / KOMISI II
Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti...