Komisi I Dukung Diplomasi Ekonomi Pemerintah

13-11-2019 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding. Foto : Naefuroji/mr

 

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding mendukung prioritas politik luar negeri (polugri) Indonesia untuk tahun 2019-2024, khususnya pada penguatan diplomasi ekonomi. Guna memperkuat diplomasi ekonomi, tutur Karding, pemerintah perlu menyusun beberapa langkah strategis, salah satunya penguatan pasar domestik.

 

Ia mengusulkan, duta-duta besar aktif melakukan promosi produk Indonesia di pasar tradisional maupun non-tradisional sebagai salah satu bentuk diplomasi ekonomi. “Di era globalisasi dan percepatan informasi ini peran Kementerian Luar Negeri sangat strategis, karena itu harus kuat diplomasinya,” ungkap Karding dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

 

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI ini juga mempertanyakan kelanjutan diplomasi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang dilakukan Pemerintah. Menurutnya, isu CPO merupakan salah satu langkah diplomasi untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi nasional.

 

“Kita mendorong Kementerian Luar Negeri melakukan upaya-upaya khusus terhadap keberlangsungan pasar CPO kita. Mengingat, ada perbedaan tarif bea produk CPO Indonesia dan CPO Malaysia di pasar India, dan ini cukup merugikan,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VI itu.

 

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan prioritas Politik Luar Negeri dan Diplomasi tahun 2019 - 2014 yang disebut formula 4+1. “Prioritas politik luar negeri Indonesia akan bertumpu pada 4+1. Kita sebut formula 4+1," ujar Menlu Retno.

 

Formula itu akan bertumpu pada penguatan diplomasi ekonomi, perlindungan yang lebih baik terhadap WNI di luar negeri, peningkatam diplomasi kedaulatan dan kebangsaan serta peningkatan peran Indonesia di Kawasan dan Global. Sementara,  +1 adalah peningkatan infrastruktur diplomasi.

 

Menlu menambahkan,  lima tahun ke depan merupakan tahun yang sibuk bagi diplomasi Indonesia. Pada 2020, Indonesia masih akan duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sekaligus menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

 

Di tahun yang sama, Indonesia akan menjadi Ketua Global Health and Foreign Policy. Masih 2020, Indonesia akan menyelenggarakan Halal Sumit dan juga Indo Pasific Infrastructure And Connectivity Forum. Sementara pada tahun 2023, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan juga Ketua G-20. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta Operator Telekomunikasi Fasilitasi Internet Murah
02-07-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta operator seluler untuk berkontribusi lebih memberikan kualitas dan layanan internet murah bagi masyarakat...
Christina Aryani Soroti Beberapa Poin Krusial RUU PDP
02-07-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyoroti beberapa poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), diantaranya...
Komisi I Menentang Upaya Aneksasi Tepi Barat oleh Israel
30-06-2020 / KOMISI I
Komisi I DPR RI menyampaikan sikap resmi terkait rencana pemerintah Israel untuk menduduki dan memperluas pemukiman bagi warga Israel di...
Jaga Keamanan Laut, Komisi I Dukung Bakamla Dipersenjatai
25-06-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai satu-satunya lembaga yang menangani penegakan...