Kekerasan dan Kerja Paksa Anak Harus Dihapuskan

13-11-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad. Foto : Andri/mr

 

 mengatakan kekerasan dan kerja paksa pada anak-anak Indonesia masih banyak terjadi di sejumlah wilayah. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) harus segera mencari cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi.

 

“Saya ambil contoh belum lama ini di Riau pernah terjadi bully anak SMP yang dilakukan oleh seniornya, sehingga korban itu hidungnya mengalami luka. Jadi kekerasan pada anak ini tetap berjalan, bagaimana program Kementerian terkait dalam menyelesaikan ini agar tidak terjadi kembali,” tanya Achmad saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

 

Achmad mengusulkan, KPPPA harus menyediakan psikolog pendamping  terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan agar tidak terjadi gangguan kejiwaan ke depannya. “Kira-kira Kementerian terkait punya tidak solusi? Contohnya seperti menyediakan pendamping psikologi agar anak yang menjadi korban kekerasan ini tidak mengalami gangguan kejiwaan,” saran politisi Partai Demokrat ini.

 

Achmad berpendapat, selain menjadi korban kekerasan, anak-anak Indonesia juga dipaksa untuk bekerja di luar batas kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh orang tuanya. “Kita tahu wajib belajar kan 12 tahun, tapi masih banyak anak usia sekolah yang dipekerjakan oleh orang tuanya. Jadi hal ini harus menjadi perhatian serius juga,” kata Achmad.

 

Legislator daerah pemilihan Riau I ini menilai KPPPA harus memberikan saksi yang berat bagi setiap orang tua yang memperkerjakan anak-anaknya pada usia sekolah. “Solusi yang tepat juga Kementerian PPPA ini harus memberikan saksi bagi orang tua yang memperkerjakan anak-anaknya kira-kira bisa atau tidak,” tegasnya. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harus ada Pertimbangan Efisiensi Pembangunan Asrama Haji Majalengka
07-12-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadizly mengatakan, adanya keinginan pemerintah dan masyarakat Jawa Barat untuk menjadikan Bandara...
Komisi VIII DPR Tinjau Progres Pembangunan Asrama MAN I Kota Surabaya
07-12-2019 / KOMISI VIII
Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa gedung asrama siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Kota Surabaya patut diapresiasi...
Komisi VIII Dorong Pengelolaan Asrama Haji Secara Profesional
04-12-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dan para Kepala Unit...
Komisi VIII Setuju Bentuk Panja BPIH
28-11-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Program Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441...