DPRD Agam Usulkan Pemekaran Wilayah

13-11-2019 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. Foto : Geraldi/mr

 

Walau pintu moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) belum dibuka, usulan pemekaran terus mengalir dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar). Wilayah yang sangat luas di Agam telah menyulitkan masyarakat setempat mengakses berbagai keperluan ke ibu kota kabupaten. Yang dekat justru ke ibu kota provinsi. Dengan pemekaran ini diharapkan masyarakat bisa lebih sejahtera.

 

Demikian mengemuka saat DPRD Agam, Sumbar berkonsultasi dengan para Anggota Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menerima delegasi DPRD Agam tersebut bersama para Anggota Komisi II lainnya. “Kebijakan moratorium bisa saja dibuka. Dan selain Agam, masih ada tiga daerah lain di Sumbar yang perlu pemekaran,” kata Gaus.

 

Delegasi dari Agam ini dipimpin Ketua Komisi I DPRD Agam Syaflin. Di hadapan Komisi II DPR RI, ia memaparkan progres usulan pemekaran ini yang sejak 2008 sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Hanya saja ketika itu belum melengkapi persyaratan mendasar menyangkut tapal batas pemekaran. Kini, persyaratan tapal batas tersebut sudah dipenuhi.

 

Gaus yang memimpin rapat dengar pendapat umum ini, menyerukan masyarakat dan DPRD Agam agar segera memenuhi semua kualifikasi pemekaran sebagai DOB, agar ketika moratorium dibuka, Agam sudah siap dimekarkan. Agam sendiri luasnya mencapai 2.232,30 km² yang terhampar dari Gunung Singgalang hingga pesisir laut. Jumlah kecamatannya 16. Bila dimekarkan, kemungkinan 11 kecamatan masuk DOB. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi UU Pemilu Akan Tampung Masukan Pakar
02-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arief Wibowo menuturkan bahwa dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang...
RUU Pemilu Idealnya Tak Bisa Lepas Dari UU Parpol
01-07-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan idealnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tidak bisa...
Legislator Ingatkan RUU Pemilu Berpedoman UUD 1945
30-06-2020 / KOMISI II
Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)...
Komisi II Setujui Perppu 2 Tahun 2020 Dibahas di Rapat Paripurna
30-06-2020 / KOMISI II
Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti...