DPRD Agam Usulkan Pemekaran Wilayah

13-11-2019 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. Foto : Geraldi/mr

 

Walau pintu moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) belum dibuka, usulan pemekaran terus mengalir dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar). Wilayah yang sangat luas di Agam telah menyulitkan masyarakat setempat mengakses berbagai keperluan ke ibu kota kabupaten. Yang dekat justru ke ibu kota provinsi. Dengan pemekaran ini diharapkan masyarakat bisa lebih sejahtera.

 

Demikian mengemuka saat DPRD Agam, Sumbar berkonsultasi dengan para Anggota Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menerima delegasi DPRD Agam tersebut bersama para Anggota Komisi II lainnya. “Kebijakan moratorium bisa saja dibuka. Dan selain Agam, masih ada tiga daerah lain di Sumbar yang perlu pemekaran,” kata Gaus.

 

Delegasi dari Agam ini dipimpin Ketua Komisi I DPRD Agam Syaflin. Di hadapan Komisi II DPR RI, ia memaparkan progres usulan pemekaran ini yang sejak 2008 sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Hanya saja ketika itu belum melengkapi persyaratan mendasar menyangkut tapal batas pemekaran. Kini, persyaratan tapal batas tersebut sudah dipenuhi.

 

Gaus yang memimpin rapat dengar pendapat umum ini, menyerukan masyarakat dan DPRD Agam agar segera memenuhi semua kualifikasi pemekaran sebagai DOB, agar ketika moratorium dibuka, Agam sudah siap dimekarkan. Agam sendiri luasnya mencapai 2.232,30 km² yang terhampar dari Gunung Singgalang hingga pesisir laut. Jumlah kecamatannya 16. Bila dimekarkan, kemungkinan 11 kecamatan masuk DOB. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta Ombudsman Beri Rekomendasi Ketimbang Ramai di Media
02-12-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi meminta Komisioner Ombudsman RI untuk aktif memberikan rekomendasi terhadap kasus atau laporan tentang...
Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara
02-12-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Kamrussamad meminta Ombudsman RI untuk pro aktif mengawasi dan menyampaikan pendapat terkait perilaku penyelenggara negara....
Pemekaran Wilayah Papua, Legislator Usul Amandemen UU Otsus
28-11-2019 / KOMISI II
Pembahasan rencana pemekaran wilayah Papua menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan...
LGBT Bertentangan Dengan Pancasila
27-11-2019 / KOMISI II
Menyusul sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menolak calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT),...