KPPPA Harus Jalin Koordinasi Lintas Kementerian

13-11-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. Foto : Andri/mr

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) harus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga lain. Hal ini terkait sosialisasi Kementerian PPPA terhadap gender mainstreaming (pengarusutamaan gender) dan perlindungan anak.

 

"Dalam waktu dekat harus dipastikan bahwa Ibu (Menteri PPPA) melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait misalnya Kemendikbud terkait dengan fenomena bullying terhadap anak dan angka partisipasi pendidikan perempuan", ujar Ace saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian PPPA, di ruang rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu, (13/11/2019).

 

Ace juga meminta Kementerian PPPA berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait dengan koordinasi program-program perlindungan terhadap anak. Selain itu, politisi Partai Golkar itu juga meminta agar Kementerian PPPA berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan berkenaan perlunya fasilitas transportasi yang ramah terhadap perempuan. "Dengan Kemhub, sudah ada atau tidak regulasi yang terkait dengan fasilitas transportasi publik yang nyaman buat perempuan dan anak. Kalau belum ada, bikin peraturannya," tegas Ace.

 

Hal lain yang disoroti Ace adalah berkenaan dengan penggunaan gawai bagi anak. "Mensosialisasikan penggunaan gadget ini bukan tugas Ibu (Menteri PPPA), tapi itu bisa dikoordinasikan dengan Kominfo. Tapi bagus misalnya itu dilakukan dengan Ibu Menteri," jelas Ace. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harus ada Pertimbangan Efisiensi Pembangunan Asrama Haji Majalengka
07-12-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadizly mengatakan, adanya keinginan pemerintah dan masyarakat Jawa Barat untuk menjadikan Bandara...
Komisi VIII DPR Tinjau Progres Pembangunan Asrama MAN I Kota Surabaya
07-12-2019 / KOMISI VIII
Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa gedung asrama siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Kota Surabaya patut diapresiasi...
Komisi VIII Dorong Pengelolaan Asrama Haji Secara Profesional
04-12-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dan para Kepala Unit...
Komisi VIII Setuju Bentuk Panja BPIH
28-11-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Program Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441...