Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran

14-11-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto : Ria/mr

 

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah serius tangani peningkatan angka pengangguran. Menurutnya, saat ini tekanan terhadap sektor ketenagakerjaan cukup tinggi.  Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tentang perkembangan sektor ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pengangguran yang meningkat menjadi 7,05 juta pada Agustus 2019 dari Februari 2019 yang di angka 6,8 juta.

 

“Dari sisi persentase, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus mencapai 5,28 persen, naik dari 5,01 persen pada Februari 2019. Jika memerhatikan berbagai indikator, dapat dikatakan sektor ketenagakerjaan tertekan cukup nyata," ujar Ecky dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (14/11/2019).

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, persoalan tersebut diawali dari kegagalan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga stimulus terhadap ekspansi bisnis juga gagal. Realisasi investasi juga menurun, karena iklim berusaha yang tidak kunjung membaik. “Beberapa rilis lembaga dunia tentang daya saing ekonomi, tidak menempatkan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk tujuan investasi," jelas.

 

Di sisi lain, ekonomi terus bergantung pada kekuatan konsumsi rumah tangga, sehingga aktvitas produktif cenderung terbatas. “Saya khawatir bahwa kondisi ketenagakerjaan ini terus memburuk. Menurut data BPS jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Agustus 2019 hanya 126,51 juta yang turun dari 129,36 juta pada Februari 2019. Artinya, ada 2,85 juta tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan selama 6 bulan terakhir," katanya.

 

Ecky menambahkan bahwa, situasi ketenagakerjaan semakin rumit karena daya saing sumber daya manusia belum cukup prima. “Tantangan itu meningkat, karena penetrasi teknologi dan revolusi industri 4.0 yang memaksa tenaga kerja untuk mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis, di tengah-tengah pendidikan yang masih rendah dan kondisi lingkungan ekonomi belum kondusif,” pungkas politisi dapil Jawa Barat ini. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Terbukti, Proyek Kereta Cepat Tidak Dikaji Mendalam
01-07-2020 / KOMISI XI
Proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, akhirnya terbukti tidak tidak dikaji mendalam, sehingga kelayakannya dipertanyakan. Anggota Komisi XI...
Anggota BSBI Terpilih Wajib Perkuat Pengawasan terhadap BI
01-07-2020 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 11 calon anggota Badan Supervisi Bank...
DPR Dorong LKPP untuk Memperluas Ruang bagi UMKM
30-06-2020 / KOMISI XI
Akibat perlambatan kinerja ekonomi, Bank Indonesia (BI) mencatat 72 persen pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan penjualan...
Pemerintah Perlu Kaji Ulang Rencana Pindah Ibu Kota di Tengah Pandemi
30-06-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tertera dalam Rencana Kerja dan...