Penanganan Karhutla Perlu Kesadaran Masyarakat

14-11-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan. Foto: Runi/rni

 

 

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak saja menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, tetapi perlu ada kesadaran masyarakat. Johan menilai kesadaran masyarakat dalam meminimalisir karhutla masih minim. 

 

Saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kalimantan Tengah minggu lalu, ia menemukan fakta bahwa ada budaya di masyarakat yang di dalamnya memuat norma membakar hutan sebagai adat. Sehingga hal ini perlu dilakukan penyadaran bahwa membakar hutan adalah tindak pidana.

 

“Saya kemarin ke Palangkaraya, saya tanya kepala daerah di sana, ternyata karhutla ini sebagai adat. Sudah hal biasa yg mereka sering lakukan, ini perlu adanya kesadaran bahwa kebakaran hutan adalah tindak pidana," ujar Johan saat RDP dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

 

Karena itulah menjadi tugas berat dari Pemerintah, karena tidak saja fokus dalam Satgas Karhutla, namun juga punya peran preventif dalam membangun kesadaran untuk tidak membakar hutan. Disaat yang sama disebutkan bahwa membakar hutan dan lahan sudah menjadi adat istiadat di kawasan tertentu.

 

Melihat kompleksitas tersebut, maka Johan menilai bahwa penanganan lingkungan hidup dan kehutanan harus terjalin sinergi yang baik. Sehingga tak perlu ada pemisahan bidang kerja dengan komisi lain. Ia yakin jika lingkungan hidup dan kehutanan bersinergi dengan Komisi IV DPR RI akan menjadi langkah baik dalam koordinasi penanganan kebakaran hutan.

 

“Ketika lingkungan hidup dan kehutanan bersatu di Komisi IV, saya yakin pencegahan karhutla ini sukses terlaksana, jadi kami berharap KLHK tidak pisah dengan kami,” ujar legislator dapil NTB ini. Hal ini terkait KLHK yang turut menjadi mitra kerja Komisi VII DPR RI, khususnya dalam bidang lingkungan hidup.

 

Karena itu dalam mengatasi karhutla ini, pesan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, diperlukan pelibatan para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lembaga swadaya masyarakat serta pihak perguruan tinggi dalam mengedukasi masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggaran BRG Perlu Diperjuangkan
04-12-2019 / KOMISI IV
Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai lembaga yang menangani rehabilitasi lahan gambut di Indonesia yang memiliki lahan sekitar 2 juta hektar...
Perlu Pemetaan Karakter Gambut Indonesia
04-12-2019 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk...
Perum Perhutan dan Inhutani Diminta Tingkatkan Kinerja
03-12-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani dan Inhutani agar terus meningkatkan kinerja dalam pengembangan usaha dan jasa lingkungan dengan...
Legislator Dukung Penyelesaian Persoalan Sampah Laut
02-12-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk menyelesaikan persoalan sampah...