Perlu Langkah Preventif Atasi Karhutla

14-11-2019 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Foto : Runi/mr

 

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin menegaskan perlunya langkah preventif guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selalu terjadi setiap tahunnya. Ia menyoroti karhutla yang terjadi tiap tahun seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi agar di kemudian hari karhutla bisa diminimalisir. Menurutnya, perlu upaya komitmen dan upaya serius pada pencegahan karhutla di seluruh Indonesia.

 

Dilihat dari dampaknya, mulai dari rusaknya kesehatan manusia secara masal, satwa yang turut menderita hingga tumbuh-tumbuhan yang ada di ekosistem terdampak menjadi rusak sulit untuk dikembalikan, salah satu yang paling terdampak adalah Provinsi Riau. Menurutnya, karhutla di Riau tampak paling parah di seluruh Indonesia. Bahkan muncul protes dari Singapura dan Malaysia akibat kabut asap yang terbawa ke wilayah mereka.

 

“Per Oktober 2019, luasan area terbakar di Riau sebesar 9.094 Hektar. Ke depannya perlu upaya pembiayaan pencegahan dari pada mengatasi kejadian kebakaran. Ini pertaruhan integritas pemerintah karena kebakaran hutan ini seperti acara ritual yang mesti dihentikan,” tegas Hamid saat RDP dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sangat prihatin atas kejadian karhutla yang terus menerus terjadi setiap tahun, baik area kecil maupun besar. Dan tahun 2019 ini memang sangat besar sehingga menimbulkan dampak negatif yang sangat parah. Hamid mengatakan, perlu gerakan simpati kepada warga terdampak karhutla yang mesti terus dilakukan.

 

“Karena meskipun kebakarannya sudah mulai mereda akibat musim penghujan tiba, tapi kesengsaraan efek pasca kebakaran masih terasa kepada warga mulai terutama masalah kesehatannya.  Sedangkan pengembalian ekosistem yang rusak mulai dari satwa dan floranya juga menjadi pekerjaan yang berat untuk diselesaikan,” pesan Hamid.

 

Legislator dari Jawa Tengah IV ini mengatakan, negara perlu keras pada penegakan supremasi hukum kepada para pembakar hutan dan lahan. Regulasi pencegahannya sangat diperlukan untuk membangun sistem yang berwibawa, sehingga para pelaku yang selama ini merasa berani membakar hutan menjadi berpikir panjang ketika akan melakukan pembakaran.

 

“Tahun 2020, jangan sampai ada lagi kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar yang sulit dikendalikan manusia. Harus ada langkah-langkah preventif dari seluruh elemen stakeholder untuk bahu-membahu mengantisipasi terjadinya karhutla, sehingga ada perbaikan pada antisipasi kejadiannya. Lebih baik keluar anggaran pencegahan yang tidak besar daripada mengatasi kejadian kebakaran yang pasti sangat besar kerugiannya," pungkas Hamid. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggaran BRG Perlu Diperjuangkan
04-12-2019 / KOMISI IV
Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai lembaga yang menangani rehabilitasi lahan gambut di Indonesia yang memiliki lahan sekitar 2 juta hektar...
Perlu Pemetaan Karakter Gambut Indonesia
04-12-2019 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk...
Perum Perhutan dan Inhutani Diminta Tingkatkan Kinerja
03-12-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani dan Inhutani agar terus meningkatkan kinerja dalam pengembangan usaha dan jasa lingkungan dengan...
Legislator Dukung Penyelesaian Persoalan Sampah Laut
02-12-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk menyelesaikan persoalan sampah...