Komisi II Pantau Persiapan Kepri Jelang Pilkada 2020

15-11-2019 / KOMISI II

Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Batam, Kepri. Foto : Jaka/mr

 

Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2020 akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak meliputi pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta lima kabupaten dan satu kotamadya. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo, persiapan dan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 masih menemui beberapa kendala.

 

"Dari hasil pantauan, saya kira ini membutuhkan perhatian kita bersama untuk segera diselesaikan. Diantaranya terkait letak geografis yang tidak mudah, karena Kepri ini terdiri dari banyak pulau. Untuk itu, perlu koordinasi antara penyelenggara, pemerintah dan aparat perihal distribusi logistik," ujar Arif ini saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan penyelenggara Pilkada Kepri di Batam, Kepri, Kamis (14/11/2019). 

 

Ia menambahkan, soal partisipasi pemilih, diharapkan agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  menginformasikan semua hal yang terkait dengan Pilkada. Sehingga bisa menggerakkan partisipasi mayarakat dan menumbuhkan semangat mereka untuk berpartisipasi dalam demokrasi dalam pilkada nanti.

 

"Saya kira ini menyangkut kualitas demokrasi yang harus kita tingkatkan, ini menjadi hal yang tidak kalah penting. Mengingat pada Pemilu 2014, Kota Batam memiliki partisipasi pemilih terendah. Sebagian masyarakat merasa tidak ada gunanya berpartisipasi, lebih baik mereka mengurus urusan pribadi, misalnya soal pekerjaan," jelasnya.

 

Terkait pelayanan administrasi kependudukan, Arif mengatakan masih ditemukan kelangkaan blangko KTP-el dan penerbitan surat keterangan perekaman KTP-el yang masih dirasakan sulit oleh masyarakat. "Padahal menurut saya, itu menjadi syarat yang nanti dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk Fenomena money politik, saya kira perlu didorong bagaimana bisa dicegah, karena ini merusak demokrasi dan penindakan hukumnya mesti jelas," tegasnya.

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan, semua informasi data, perkembangan situasi dan kondisi, terkait dengan daerah-daerah yang akan menghadapi pilkada 2020, akan menjadi bahasan di Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dalam rangka memperbaiki regulasi dan mengatasi hal yang sifatnya praktis di seluruh wilayah indonesia.

 

Arif mengharapkan, Pilkada 2020  harus lebih demokratis, transparan, tanpa money politik dan partisipasi meningkat. Tentu saja kalau lebih demokratis, kecurangannya akan lebih sedikit. "Kalau menghindari kecurangan sama sekali tidak mungkin, tapi bagaimana kita meminimalisir kecurangan dari waktu ke waktu dan penyelenggaranya harus lebih efektif," tutupnya. (jk/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi UU Pemilu Akan Tampung Masukan Pakar
02-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arief Wibowo menuturkan bahwa dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang...
RUU Pemilu Idealnya Tak Bisa Lepas Dari UU Parpol
01-07-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan idealnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tidak bisa...
Legislator Ingatkan RUU Pemilu Berpedoman UUD 1945
30-06-2020 / KOMISI II
Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)...
Komisi II Setujui Perppu 2 Tahun 2020 Dibahas di Rapat Paripurna
30-06-2020 / KOMISI II
Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti...