DPR Dorong Konsistensi Kanwil Kemenkeu Sulsel Tingkatkan Kepatuhan WP

15-11-2019 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara. Foto : Angga/mr

 

Berdasarkan laporan tiga tahun terakhir sejak 2017 mengenai target penerimaan negara di wilayah Sulawesi Selatan yang masih belum mencapai target, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menegaskan bahwa DPR RI mendorong Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan untuk konsisten meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak (WP).

 

Ditemui usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) dengan para Kepala Kantor Wilayah Kemenkeu Sulawesi Selatan di Gedung Keuangan Negara, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (15/11/2019), Amir mengatakan bahwa yang selalu menjadi kesulitan Kanwil Kemenkeu Sulsel dalam memenuhi target penerimaan negara adalah kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti makna wajib pajak.

 

“Tiga tahun terakhir kita lihat memang belum mencapai target. Untuk itu kita dorong terus Kanwil ini, sosialisasi kemudian membentuk kesadaran masyarakat agar berpikir positif mengenai makna wajib pajak. Tiap tahun memang meningkat tapi belum bisa memenuhi target. Saya kira ini bagian evaluasi kita agar tahun selanjutnya membaik,” tutur Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut.

 

Amir juga mengakui rendahnya tax ratio menjadi alasan dari kegagalan tiga tahun ini. Ia mengelak ketika dikonfirmasi terkait masalah internal seperti kualitas dan integritas sumber daya manusia (SDM) di Kanwil yang masih kurang. Politisi dapil Sulsel ini hanya meminta Dirjen Pajak untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menjemput bola untuk bisa memperbaiki permasalahan tersebut. 

 

“Persoalan yang kita anggap masalah di SDM ini karena terkait dengan rasio antara petugas pajak dengan wajib pajaknya, bukan secara personal. SDM kalau kita lihat sama sekali tak ada masalah. Mereka terus berusaha meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan membuat sistem seperti sistem pembayaran online yang mengurangi sentuhan langsung antara petugas dengan wajib pajaknya,” imbuh Amir.

 

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI ke Makassar kali ini, Amir didampingi beberapa anggota lainnya seperti Dolfie O. F. P (PDI-Perjuangan), I. G. A Rai Wijaya (PDI-Perjuangan), Agun Gunandjar Sudarsa (F-Golkar), Elnino M. Husein Mohi (F-Gerindra), Hasbi Anshory (F-Nasdem), dan Anis Byarwati (F-PKS). (er/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Terbukti, Proyek Kereta Cepat Tidak Dikaji Mendalam
01-07-2020 / KOMISI XI
Proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, akhirnya terbukti tidak tidak dikaji mendalam, sehingga kelayakannya dipertanyakan. Anggota Komisi XI...
Anggota BSBI Terpilih Wajib Perkuat Pengawasan terhadap BI
01-07-2020 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 11 calon anggota Badan Supervisi Bank...
DPR Dorong LKPP untuk Memperluas Ruang bagi UMKM
30-06-2020 / KOMISI XI
Akibat perlambatan kinerja ekonomi, Bank Indonesia (BI) mencatat 72 persen pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan penjualan...
Pemerintah Perlu Kaji Ulang Rencana Pindah Ibu Kota di Tengah Pandemi
30-06-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tertera dalam Rencana Kerja dan...