Sulut Dinilai Siap Hadapi Pilkada Serentak 2020

15-11-2019 / KOMISI II

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Sulut, Manado. Foto : Alfi/mr

 

Anggota Komisi II DPR RI Hugua menilai persiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut guna menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 mendatang sudah cukup baik. Kendati masih ada permasalahan teknis, namun ia yakin hal itu dapat segera diselesaikan.

 

“Secara umum sudah baik ya, hanya terkendala sedikit soal-soal teknis. Berkaitan dengan hal-hal teknis, saya kira, Provinsi Sulawesi Utara sudah siap. Begitupun KPU, KPUD, dan Bawaslu di Seluruh Indonesia, saya yakin juga semuanya sudah siap,” kata Hugua usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemprov Sulut dan mitra kerja terkait, di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Kamis (14/11/2019).

 

Meski demikian, terdapat sejumlah catatan penting yang tak luput dari perhatian Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut jelang pelaksanaan Pilkada 2020. Salah satunya, terkait dengan perekaman data pemilih menggunakan KTP-Elektronik (KTP-el). Menurut Hugua, proses ini masih menemui kendala ketika Pemerintah Daerah mengeluarkan surat keterangan atau suket

 

“Berkaitan dengan perekaman KTP Elektronik, di sinilah banyak ditemukan (permasalahan). M ereka mau tidak mau harus mengeluarkan suket atau surat keterangan, yang harus memiliki keseragaman agar tidak mudah dipalsukan,” tegas Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara periode 2006-2016 ini.

 

Pada hakikatnya, Komisi II DPR RI juga sudah memahami keterbatasan APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hugua dan pihaknya akan terus berusaha untuk meningkatkan pembiayaan dari APBN pada pelaksaanaan Pilkada, sehingga tidak membebani APBD. Ini masukan yang baik dari pemangku kepentingan daerah yang akan  diperperjuangkan pada tahun anggaran berikutnya.

 

“Anggaran ini gotong royong sebetulnya, gotong royong antara dana pusat dan dana dari daerah. Ke depannya kita akan tingkatkan pembiayaan APBN, jadi APBD pada tahun agaran selanjutnya. Intinya semuanya menurut saya sudah baik, sudah hampir siap semuanya,” pungkas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara ini. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Dorong Kementerian PAN-RB Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
06-07-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa dalam rangka menjaga produktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)...
MenPAN-RB Diminta Keluarkan Surat Edaran Pembatasan Panggilan bagi Kepala Daerah
06-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Hugua menyampaikan, terlalu banyaknya panggilan ataupun undangan kepada kepala daerah oleh para menteri berdampak pada...
Revisi UU Pemilu Akan Tampung Masukan Pakar
02-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arief Wibowo menuturkan bahwa dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang...
RUU Pemilu Idealnya Tak Bisa Lepas Dari UU Parpol
01-07-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan idealnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tidak bisa...