Jelang Pilkada Serentak, Permasalahan KTP-el Harus Segera Diselesaikan

15-11-2019 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro. Foto : Alfi/mr

 

Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro menekankan, jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 mendatang, permasalahan perekaman KTP-Elektronik (KTP-el) kepada masyarakat harus segera selesai. Merujuk pada amanat undang-undang, persoalan tersebut seharusnya sudah selesai pada 2018 lalu.

 

Hal itu ia ungkapkan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Sulawesi Utara, Kamis (15/11/2019). Dirinya menyayangkan, adanya pemotongan anggaran untuk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, sehingga belanja pengandaan blanko KTP Elektronik menjadi berkurang.

 

“Persoalan-persoalan (KTP-el) seperti ini harus segera diselesaikan, jangan berlarut-larut mengandalkan surat keterangan (suket). Surat keterangan pun juga harus tegas dalam bentuk dan formatnya, jangan sampai calon pemilih belum melakukan rekam data kemudian diselundupkan dan ikut serta jadi pemilih,” tandas Agung.

 

Dalam pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sulut dan mitra kerja terkait, turut dibahas mengenai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dari seluruh wilayah yang akan melangsungkan Pilkada serentak, hingga akhir Oktober lalu, masih ada 3 daerah yang masih belum menyelesaikan penandatanganan tersebut, yakni Provinsi Sulut, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Manado.

 

Dari penjelasan yang diterima Komisi II DPR RI, diketahui dari total 7 Kabupaten/Kota di Sulut seluruhnya sudah menandatangani NPHD. Bahkan, beberapa daerah sudah mulai melakukan pencairan. “(Provinsi Sulut) Relatif cukup siap, tetapi masih ada 3 Kabupaten/Kota yang harus segera melengkapi secara administrasi,” pesan legislator Partai Golkar itu.

 

Ia menjelaskan, seluruh Pemerintah Daerah pada hakikatnya sudah mendapatkan delegasi dari Pemerintah Pusat. Namun, masih ada pemerintahan daerah yang menunggu kepastian hibah anggaran dari APBN. Untuk itu, setiap proses administrasi harus dilakukan secara hati-hati. “Apalagi sekarang sudah eranya taat asas dan taat aturan,” tekan legislator daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini.

 

Sejumlah langkah pengawasan terus dilakukan Komisi II DPR RI. Agung mengatakan, ke depan, pihaknya akan meminta para gubernur bersinergi dengan unsur TNI dan Polri guna memetakan daerah-daerah rawan konflik. Ini mengingat dalam setiap proses tahapan Pilkada, melibatkan para pemangku kebijakan. Selain itu, seluruh Pemda juga harus menaruh perhatian besar pada akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Cek Kesiapan Mental Penyelenggara Pilkada
12-12-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid terus mendorong daerah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun...
Komisi II Pastikan Kesiapan Karawang Gelar Pilkada
12-12-2019 / KOMISI II
Provinsi Jawa Barat akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada bulan September 2020 mendatang di 8...
Depok Siap Selenggarakan Pilkada 2020
12-12-2019 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai seluruh jajaran Pemerintah Kota Depok sudah siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah...
Komisi II Akan Tindaklanjuti Usulan Pemekaran Papua Selatan
11-12-2019 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menerima kunjungan audiensi Asosiasi Bupati Selatan Papua terkait usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua...