Pemerintah Harus Berpihak pada Penggunaan Alutsista Dalam Negeri

15-11-2019 / KOMISI I

Ketua Tim kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya. Foto : Ria/mr

 

Tim kunjungan spesifik Komisi I DPR RI menilai produksi berbagai senjata ringan yang dipergunakan TNI, Polri dan pihak pertahanan negara lainnya dari  PT. Pindad (Persero) sudah cukup baik. Namun, sayangnya keberpihakan pemerintah dalam menggunakan produk dalam negeri masih rendah. 

 

Ketua Tim kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, kebutuhan alat utama sistem senjata (Alutsista) cukup banyak namun, kontrak antar pemerintah dengan PT. Pindad (Persero) belum maksimal. "Kalau kita mendorong kemandirian industri Alutsista dalam negeri, maka  pemerintah juga harus mendorong dalam menggunakan produk dalam negeri," ungkapnya usai memimpin pertemuan dengan direksi PT. Pindad (Persero) di Turen, Malang, Jawa Timur, Kamis (14/11/2019). 

 

Dijelaskan Riefky, saat ini pemerintah belum optimal menggunakan produk dalam negeri dari PT. Pindad (persero). Padahal seharusnya produksi anak bangsa harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. "Yang menjadi sorotan kami adalah produksi dalam memenuhi kebutuhan Alutsista sudah cukup tapi pemerintah masih mengambil ke luar negeri. Ini akan kami bahas saat rapat dengan menteri terkait," jelasnya. 

 

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, Komisi I DPR RI komitmen mendorong keselarasan dan kecermatan dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista dengan program modernisasi Alutsista pada setiap tahapan Minimum Essential Forces (MEF). Dukungan tersebut direalisasikan melalui politik anggaran, Komisi I mendukung pemenuhan Alutsista TNI dalam rangka pencapaian MEF, di mana pada tahun 2020 yang telah memasukin MEF Tahap III (2019-2024). 

 

"Kami berharap Pindad membuat inovasi tiada henti dalam pemenuhan Alutsista. Keberpihakan pemerintah dalam penggunaan Alutsista juga perlu didorong seta dukungan G to G (Government to Government) dengan negara lain dalam menjual produk dalam negeri, sehingga tidak hanya memenuhi nasional tetepi juga internasional," tutupnya. 

 

Turut hadir anggota Komisi I DPR lainnya, yaitu; Effendi MS Simbolon, Junico BP Siahaan, Mayjen. TNI., MAR, (PURN) Sturman Panjaitan, Mukhlis Basri (F-PDI Perjuangan), Azikin Solthan, Fadhullah (F-Gerindra), Kresna Dewanata Phrosakh, Ary Egahni Ben Bahat (F-Nasdem), Taufiq R Abdullah, Syaiful Bahri Anshori (F-PKB), Hasan Saleh (F-Partai Demokrat) dan Alimin Abdullah (F-PAN). (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Dorong KI Pusat Buat Indeks Keterbukaan Informasi
05-12-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI TB. Hasanuddin mendorong Komisi Informasi (KI) Pusat agar mengeluarkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian atau...
Dewan Pers Wajib Berperan Aktif Bangun Kesadaran ‘Media Literate’
03-12-2019 / KOMISI I
Dewan Pers diimbau untuk dapat berperan aktif membangun sebuah kesadaran atau kemampuan seluruh masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa untuk menjadi...
KPI Diminta Awasi Luberan Siaran Asing di Perbatasan
03-12-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Andika Pandu Puragabaya meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih mengawasi penyiaran di daerah perbatasan Indonesia...
KPI Diminta Optimalkan Pengawasan Konten Siaran
03-12-2019 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meningkatkan pengawasan terhadap konten siaran,...