RUU Pertanahan Harus Jadi Payung Hukum Atas Pemanfaatan Tanah

15-11-2019 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rudy Mas’ud. Foto : Erman/mr

 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan merupakan salah satu RUU yang pembahasannya di-carry over dari periode sebelumnya. Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rudy Mas’ud, masyarakat Kalimantan Timur menaruh harapan agar RUU ini segera terbit dan menjadi payung hukum atas aktivitas masyarakat terhadap pemanfaatan tanah.

 

Hal tersebut mengemuka saat pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Baleg DPR RI ke Kalimantan Timur yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi beserta jajaran di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kamis (14/11/2019). Rudy mengatakan pasca diumumkan sebagai calon Ibu Kota Negara, banyak isu-isu di bidang pertanahan di Kaltim mencuat.

 

“Tentunya bukan hanya di Kaltim saja yang berkaitan dengan kasus-kasus tumpang tindihnya kepemilikan tanah. Terlebih lagi Kaltim ini ditunjuk menjadi IKN, tentunya berkaitan dengan spekulan-spekulan, kemudian banyaknya tanah Negara yang diperjualbelikan seperti yang disampaikan tadi, terutama di daerah perbatasan-perbatasan,” ungkap Rudy.

 

Permasalahan seperti ini, lanjut Rudy, harus segera ditertibkan. Harus ada payung hukum yang berkaitan dengan pertanahan guna mengatur kejelasan kedudukan tanah. “Kalau saya lihat, ini carry over dari periode sebelumnya. Memang masih dalam penyusunan dalam kegiatan Prolegnas 2020-2024, mudah-mudahan nanti menjadi prioritas,” harap politisi Fraksi Partai Golkar itu.

 

Rudy menerangkan bahwa selama ini masyarakat beranggapan hanya dengan menggunakan surat keterangan dari kepala kampung, tanah seolah-olah sudah menjadi hak milik pribadi dan bisa diperjualbelikan, padahal kedudukannya merupakan tanah negara. Hal inilah yang harus dijawab dengan hadirnya UU Pertanahan.

 

Selain itu, politisi dapil Kaltim ini sempat menyinggung RUU Mineral dan Batubara (Minerba) yang juga di-carry over pembahasannya. “Mudah-mudahan juga segera terbit undang-undang yang baru, supaya tidak mengambang terutama berkaitan dengan minerba. UU ini sangat ditunggu oleh seluruh investor maupun pekerja yang berkaitan dengan sektor pertambangan,” pungkasnya. (es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020
06-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka bersama dengan Menteri...
Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evalusi Periode Sebelumnya
05-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan...
RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
04-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk...
Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera...