Pemerintah Diminta Jelaskan Perampingan Jabatan Agar Tidak Gaduh

18-11-2019 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Hugua. Foto : Geraldi/mr

 

Beberapa bulan pasca pelantikan Presiden Joko Widodo masa bhakti 2019-2024, salah satu isu yang mencuat ke permukaan adalah tentang masalah perampingan jabatan eselon III dan IV.  Sehubungan dengan hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Hugua meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) agar segera memberikan penjelasan lebih mendalam terkait isu rencana perampingan jabatan eselon didalam struktur Aparatur Sipil Negara.

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, isu tersebut telah menimbulkan keresahan dikalangan ASN hingga ke tingkat daerah. Oleh karenanya harus segera diberikan penjelasan ke bawah agar jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

 

“Kalau hal ini tidak segera diberikan penjelasan maka dapat menimbulkan kegaduhan dikalangan bawah,” ucap Hugua saat Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang membahas rencana strategis kementerian dan badan kedepan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

 

Legislator dapil Sulawesi Tenggara itu juga menyatakan bahwa dirinya belum melihat dalam rencana strategis Kemen PAN-RB yang disampaikan dihadapan Komisi II itu, hal yang berkaitan dengan paham radikalisme dan langkah strategis bagi pegawai negeri yang terindikasi sebagai korban narkoba.

 

“Strategi pemerintah yang belum terlihat yaitu bagaimana langkah-langkah bagi pegawai negeri yang memang sudah terindikasi dan terpapar narkoba. Sebaiknya mereka direhabilitasi. Dan itu menjadi strategi penting. Terkait radikalisme, tidak cukup hanya 11 kementerian yang melakukan antisipasi pencegahan, tetapi Kementerian PAN-RB harus mempunyai strategi yang lebih jitu,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Cornelis sempat mempertanyakan soal jaminan kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara. Cornelis juga meminta agar pemerintah mencermati masalah sarana dan prasarana yang berkaitan dengan sistem penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berbasis internet, agar lebih mendukung dalam proses pelaksanaannya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Dorong Kementerian PAN-RB Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
06-07-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa dalam rangka menjaga produktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)...
MenPAN-RB Diminta Keluarkan Surat Edaran Pembatasan Panggilan bagi Kepala Daerah
06-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Hugua menyampaikan, terlalu banyaknya panggilan ataupun undangan kepada kepala daerah oleh para menteri berdampak pada...
Revisi UU Pemilu Akan Tampung Masukan Pakar
02-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arief Wibowo menuturkan bahwa dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang...
RUU Pemilu Idealnya Tak Bisa Lepas Dari UU Parpol
01-07-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan idealnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tidak bisa...