Pemerintah Diminta Jelaskan Perampingan Jabatan Agar Tidak Gaduh

18-11-2019 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Hugua. Foto : Geraldi/mr

 

Beberapa bulan pasca pelantikan Presiden Joko Widodo masa bhakti 2019-2024, salah satu isu yang mencuat ke permukaan adalah tentang masalah perampingan jabatan eselon III dan IV.  Sehubungan dengan hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Hugua meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) agar segera memberikan penjelasan lebih mendalam terkait isu rencana perampingan jabatan eselon didalam struktur Aparatur Sipil Negara.

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, isu tersebut telah menimbulkan keresahan dikalangan ASN hingga ke tingkat daerah. Oleh karenanya harus segera diberikan penjelasan ke bawah agar jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

 

“Kalau hal ini tidak segera diberikan penjelasan maka dapat menimbulkan kegaduhan dikalangan bawah,” ucap Hugua saat Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang membahas rencana strategis kementerian dan badan kedepan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

 

Legislator dapil Sulawesi Tenggara itu juga menyatakan bahwa dirinya belum melihat dalam rencana strategis Kemen PAN-RB yang disampaikan dihadapan Komisi II itu, hal yang berkaitan dengan paham radikalisme dan langkah strategis bagi pegawai negeri yang terindikasi sebagai korban narkoba.

 

“Strategi pemerintah yang belum terlihat yaitu bagaimana langkah-langkah bagi pegawai negeri yang memang sudah terindikasi dan terpapar narkoba. Sebaiknya mereka direhabilitasi. Dan itu menjadi strategi penting. Terkait radikalisme, tidak cukup hanya 11 kementerian yang melakukan antisipasi pencegahan, tetapi Kementerian PAN-RB harus mempunyai strategi yang lebih jitu,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Cornelis sempat mempertanyakan soal jaminan kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara. Cornelis juga meminta agar pemerintah mencermati masalah sarana dan prasarana yang berkaitan dengan sistem penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berbasis internet, agar lebih mendukung dalam proses pelaksanaannya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Cek Kesiapan Mental Penyelenggara Pilkada
12-12-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid terus mendorong daerah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun...
Komisi II Pastikan Kesiapan Karawang Gelar Pilkada
12-12-2019 / KOMISI II
Provinsi Jawa Barat akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada bulan September 2020 mendatang di 8...
Depok Siap Selenggarakan Pilkada 2020
12-12-2019 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai seluruh jajaran Pemerintah Kota Depok sudah siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah...
Komisi II Akan Tindaklanjuti Usulan Pemekaran Papua Selatan
11-12-2019 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menerima kunjungan audiensi Asosiasi Bupati Selatan Papua terkait usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua...