Cegah Tambang Ilegal, Komisi III Dorong Sinergi Aparat Penegak Hukum

18-11-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR Eva Yuliana. Foto : Tasya/mr

 

Anggota Komisi III DPR Eva Yuliana menyoroti sinergi antar lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kepolisan Daerah dan Kejaksaan Tinggi dalam memberantas penambangan ilegal dan aksi ilegal lainnya yang marak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Eva, jika kerja sama penanganan kasus terjalin dengan baik, dapat menjadi solusi atas berkurangnya pendapatan negara akibat banyaknya kasus tambang ilegal.

 

Hal ini disampaikan Eva usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Babel, Kejaksaan Tinggi Babel, dan Direktur Utama PT. Timah, di Babel, Jumat (15/11/2019). Kunspek ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan DPR RI terhadap permasalahan hukum dan evaluasi penegakan hukum di wilayah tersebut.

 

“Kita juga menggali kasus-kasus apa yang berdampak pada berkurangnya pendapatan negara. Ini tentu juga berkaitan erat dengan para pelaku usaha yang juga harus kita tertibkan yang kaitannya dengan PT. Timah, bagaimana meningkatkan produksi dan jumlah ekspornya dan juga relasinya dengan para pelaku usaha swasta atau mitra-mitranya,” jelas Eva.

 

Selanjutnya, Politisi F-NasDem ini juga menyoroti fenomena perusakan kebun sawit yang dilakukan oleh para penambang timah ilegal. Jika terus dilakukan, hasil produksi sawit akan terpengaruh baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Nantinya ini akan berdampak pada nilai ekspor sawit yang merupakan komoditas andalan bangsa ini. Untuk itu diperlukan adanya pemetaan tambang ilegal oleh aparat penegak hukum sebagai langkah awal pemberantasan.

 

“Satu daerah selesai, daerah lain tumbuh lagi. Nah ini kita minta perhatian Polda dan Kejati untuk dilakukan mapping. Seperti apa perilaku illegal mining, dan mengapa tidak pernah selesai kasus ini. Ketika kita melihat nilai ekpor dari negara tetangga seperti Malaysia itu meningkat di atas kapasitas tambang yang dimilikinya, ini jadi pertanyaan besar, ada apa ini sebenarnya, karena mereka bisa mengekspor di atas kapasitas yang mereka miliki,” tegas Eva.

 

Ke depannya, legislator dapil Jawa Tengah V ini berharap agar seluruh stakeholder yang ada bisa menyelesaikan dan mencegah adanya kasus illegal mining di Babel. Ia menyampaikan apresiasinya kepada aparat penegak hukum yang terus berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, namun hal tersebut harus terus dapat ditingkatkan kembali mengingat hingga saat ini kasus illegal mining masih marak terjadi. (nap/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Apresiasi Command Center Polda Bali Atasi Kepadatan Lalin
05-12-2019 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasicommand center Polda Bali. Menurutnya, sistem tersebut sangat efektif untuk mengatasi kepadatan...
Komisi III DPR Pantau Persiapan Pengamanan Natal dan tahun Baru di Sulut
05-12-2019 / KOMISI III
Menyambut Natal dan Tahun Baru 2020, Polri akan menggelar Operasi Lilin di seluruh wilayah Indonesia. Terkait persiapan pengamanan Natal dan...
Penanganan Karhutla, Polda Kalteng Harus Berpihak Pada Rakyat
02-12-2019 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto meminta Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dapat memperkuat keberpihakan kepada rakyat dalam melakukan penegakan...
Komisi III Dorong Sinergi Aparat Kalteng Tingkatkan Penegakan Hukum
02-12-2019 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mendorong Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah untuk terus bersinergi...