Pemerintah Diminta Perketat Seleksi Kedelai Impor

18-11-2019 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Foto: Runi/rni

 

 

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin meminta pemerintah agar memperketat seleksi kedelai impor yang terindikasi berbahaya bagi kesehatan akibat adanya rekayasa genetik pada tanaman kedelai yang di produksi dari luar.

 

Negara-negara maju sentra kedelai, saat ini menggunakan bibit kedelai yang telah dimodifikasi secara genetik (GMO/Genetically Modified Organism), sehingga 80 persen adalah organisme rekayasa yang belum terjamin kesehatannya ketika dikonsumsi manusia. Dampak akibat konsumsi produk makanan yang berasal dari rekayasa genetika, akan diketahui setelah bertahun-tahun konsisten masuk dalam tubuh.

 

“Solusi paling aman ya tidak Impor kedelai. Kita gunakan produksi lokal yang lebih sehat, lebih enak dan lebih bergizi. Namun untuk saat ini memang belum memungkinkan karena produksi kedelai lokal dalam negeri hanya memenuhi 16,4 persen atau sekitar 4.800 ton dari target 2,8 juta ton kebutuhan kedelai nasional,” ucap Hamid dalam rilisnya, Senin (18/11/2019).

 

Hamid meminta Kementerian Pertanian meningkatkan produksi kedelai lokal dengan perluasan areal tanam dan mengembangkan benih unggul yang aman bagi kesehatan. Benih unggul ini mesti tepat secara varietasnya, cocok dengan lingkungan Iklim Indonesia yang tropis. Selama ini kedelai identik dengan tanaman subtropis, sehingga pemerintah perlu melakukan inovasi dan teknologi benih unggul kedelai untuk daerah tropis. Dengan kesesuaian bibit kedelai dengan iklim di Indonesia, semoga upaya intensifikasi dapat dilakukan secara maksimal.

 

Politisi Fraksi PKS itu mengatakan, bahwa bibit kedelai dengan varietas yang tepat, jumlah cukup, mutu baik, waktu sesuai, lokasi merata dan harga yang cocok, akan mendorong produksi kedelai secara maksimal. Tahun 2019, pemerintah telah mencanangkan produksi kedelai 3 juta ton. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah produksi, atau menyediakan. Karena secara logika akan sulit di capai dengan luasan lahan yang tersedia.

 

Hingga saat ini, sambungnya, ketersediaan lahan untuk produksi kedelai hanya sekitar 446 ribu ha sampai dengan 614 ribu ha. Luasan ini secara fluktuatif terjadi naik turun tiap tahun sehingga berimplikasi pada produksi kedelai yang tidak konsisten antara 675 ribu ton sampai dengan 963 ribu ton.

 

Pemerintah pernah mencanangkan pada tahun 2018 akan memenuhi areal tanam khusus kedelai sebesar 2 juta ton, tapi itu hanya angan-angan. Sebagai pembanding, luasan lahan brazil khusus menanam kedelai sebesar 30 juta hektar dengan kapasitas produksi sebesar 117 juta ton mengalahkan Amerika yang produksi kedelainya 116,48 juta ton.

 

Legislator dapil Jawa Tengah IV tersebut menyampaikan, perlu sekitar tiga kali lipat areal lahan dengan metode extensifikasi untuk memenuhi target 3 juta ton kedelai, dan ini agak mustahil untuk saat ini, karena lahan yang tersedia berebut dengan komoditas lain. Sedangkan optimalisasi lahan kritis dan penyehatan kembali lahan rusak belum dapat terpenuhi. 

 

Sedangkan dengan metode intensifikasi, teknologi benih nasional kita masih sangat kurang sehingga saat ini produksi kedelai kita hanya sekitar 2 ton per hektar dengan menggunakan bibit lokal yang aman hasilnya ketika di konsumsi.

 

“Saya berharap pemerintah mampu mengembangkan bibit kedelai lokal yang saat ini, hasil produksinya masih terjamin kesehatannya ketika di konsumsi. Sedangkan kedelai rekayasa genetika, masih berpolemik karena tidak ada jaminan di masa datang, orang yang mengkonsumsi produk ini apakah sehat atau malah terjadi kelainan yang memicu berbagai penyakit baru dalam tubuh,” pungkas Hamid. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional
22-01-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyatakan, salah satu penyebab carut marutnya penanganan pangan di Indonesia saat ini, dikarenakan belum...
Tata Kelola BUMN Pertanian dan Perikanan Harus Diperbaiki
21-01-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta seluruh jajaran BUMN bidang pertanian dan kelautan perikanan untuk dapat memperbaiki tata kelolanya,...
Wajib Tanam Usai Peroleh RIPH Dinilai Tak Efektif
20-01-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI memanggil perkumpulan Pengusaha Bawang Putih dan Aneka Umbi Indonesia (Pusbarindo) guna menghimpun aspirasi guna melakukan evaluasi...
Satgas 115 Bubar, Sudin: Harus Ditindaklanjuti!
14-01-2020 / KOMISI IV
Menanggapi bubarnya Satuan Tugas (Satgas) 115 atau yang biasa dikenal Satgas anti pencurian ikan,Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai...