Dana Haji Harus Dimaksimalkan Lewat Investasi

18-11-2019 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto : andri/hr

 

 

Dana Haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diimbau segera dimaksimalkan lewat investasi. Perkembangan saat ini, pasar modal syariah menunjukkan tren positif. Diharapkan nilai manfaat bagi ummat juga meningkat.

 

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyampaikan hal ini saat membuka rapat dengar pendapat dengan Kepala BPKH dan Dewan Pengawas BPKH, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). “Upaya memaksimalkan dana Haji melalui investasi harus dioptimalkan. Saat ini indikator pasar modal syariah mencatat perkembangan yang baik. Selain itu investasi langsung juga perlu ditingkatkan hingga bisa lebih optimal,” katanya.

 

Seperti misi pembentukannya, keberadaan BPKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji. Untuk itu, BPKH secara berkala memberi laporan dan pertanggungjawaban atas semua penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan Haji. Legislator F-PAN DPR RI itu menjelaskan, semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, kehatia-hatian, manfaat nirlaba, dan akuntabel.

 

Menurut Yandri, perlu ditingkatkan imbal hasil penempatan dan investasi dana Haji. Saat ini nilai penempatan dana Haji instrumen sukuk atau syariah lainnya relatif memiliki kecenderungan menurun imbal hasilnya, sehingga mempunyai potensi penurunan nilai manfaat. Pada bagian lain, ia juga menyerukan agar BPKH mempunyai program pembiayaan yang berkesinambungan agar kualitas penyelenggaraan ibadah Haji tetap optimal dan baik.

 

Sementara itu, Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam rapat tersebut mengungkapkan, pendapatan nilai manfaat BPKH mengalami peningkatan sekitar Rp 1 triliun per tahun. Pada 2018 mencapai Rp 5,7 triliun, 2019 mencapai Rp 7,2 triliun, dan 2020 nanti sudah terdeteksi mencapai Rp 8,0 triliun. Dan sebagian besar nilai manfaat BPKH pada 2019 dialokasikan untuk biaya operasional Haji yang mencapai Rp 5,8 triliun. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BPKH Harus Gelar Rapid Test Calon Jemaah Haji
06-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengatakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus menyediakan fasilitas rapid test kepada setiap...
Data Kemiskinan Tak Valid, Bansos Akan Percuma
02-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kembali menegaskan kepada Pemerintah untuk terus memperbaiki data bagi calon penerima...
Legislator Dorong Kemensos Perbaiki Data Kemiskinan
01-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menyatakan kinerja Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan masyarakat di tengah meluasnya wabah virus Corona...
Pemerintah Harus Miliki Satu Data Kemiskinan
01-07-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, perlu langkah strategis dan taktis untuk memastikan bahwa data kemiskinan itu benar-benar...