Legislator Usulkan Pansus Penegakan Hukum Kasus Tambang Ilegal

18-11-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Santoso. Foto : Tasya/hr

 

Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka evaluasi penegakan hukum terkait illegal mining di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Pansus ini nantinya tidak hanya terdiri dari Komisi III DPR RI saja, namun dari Komisi-Komisi lainnya beserta mitra kerja yang berkaitan dengan pertambangan, pajak, serta aparat penegak hukum dan TNI. Sehingga diharapkan sinergi dari seluruh pihak dapat membantu mengatasi permasalahan hukum tambang ilegal di Babel.

 

Hal ini disampaikan Santoso usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah Babel, Kejaksaan Tinggi Babel, dan Direktur Utama PT. Timah beserta jajaran di Kantor Kapolda Babel, Jumat (15/11/19). Kunspek yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa ini dalam rangka pengawasan permasalahan hukum dan evaluasi penegakan hukum di Babel.

 

“Soal tambang ada di Komisi VII. Kemudian dalam sisi pajaknya, ada di Komisi XI. Lalu untuk hukumnya ada di Komisi III. Karena juga melibatkan TNI, maka Komisi I juga mesti terlibat. Nah untuk itulah sinergi dari semua Komisi dan institusi kelembagaan yang ada mesti turun, karena ini persoalan yang perlu diperbaiki dan sangat fundamental terjadi di satu daerah yang nilai keberadaan tambangnya sangat signifikan, tapi belum bermanfaat secara maksimal yang dirasakan baik oleh negara maupun masyarakat,” terang Santoso.

 

Menurut Santoso, secara pendapatan negara sangat kecil dibandingkan keberadaan tambang yang sangat besar tersebut. Ia juga menilai jika tambang yang ada di Babel tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Babel. “Ada tambang yang bernilai sangat besar, tapi dalam sisi pendapatan negara, baik melalui pajak maupun dividen sangat kecil. Kan Indonesia itu urutan nomor dua dunia setelah China. Begitu pula dampak positif terhadap masyarakat lokal saya juga melihatnya kurang,” jelas Santoso.

 

Hal lain yang tidak kalah penting menurut Santoso adalah keberadaan Thorium yang ditemukan di lokasi tambang di Babel. Thorium merupakan salah satu bahan mineral yang sangat penting bagi industri nuklir. Legislator F-Demokrat ini meminta agar nuklir yang dihasilkan dari Thorium yang ada, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

 

Legislator dapil Jakarta III ini pun meminta dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum tambang ilegal harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. Seluruh stakeholder yang ada diharapkan dapat terlibat guna mempercepat penyelesaian permasalahan tambang ilegal.

 

“Jadi jangan hanya Komisi III, jangan hanya Kejaksaan dan Kepolisian karena ini menyangkut banyak pihak termasuk pengusaha-pengusahan hitam yang menjalankan bisnisnya disini. Makanya untuk ke depan harus ada pengamanan secara ketat baik dalam sisi pengamanan, sisi regulasinya juga sisi pengawasan jangan sampai timah ini banyak ilegal yang diekspor dibandingkan yang legalnya ini harus kita antisipasi.” tutup Santoso. (nap/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Polda Harus Amankan Hari Raya
09-12-2019 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengatakan menjelang hari raya Natal dan tahun baru 2020 ,tindakan kejahatan semakin memprihatinkan...
Komisi III Apresiasi Command Center Polda Bali Atasi Kepadatan Lalin
05-12-2019 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasicommand center Polda Bali. Menurutnya, sistem tersebut sangat efektif untuk mengatasi kepadatan...
Komisi III DPR Pantau Persiapan Pengamanan Natal dan tahun Baru di Sulut
05-12-2019 / KOMISI III
Menyambut Natal dan Tahun Baru 2020, Polri akan menggelar Operasi Lilin di seluruh wilayah Indonesia. Terkait persiapan pengamanan Natal dan...
Penanganan Karhutla, Polda Kalteng Harus Berpihak Pada Rakyat
02-12-2019 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto meminta Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dapat memperkuat keberpihakan kepada rakyat dalam melakukan penegakan...