RUU Pertanahan Harus Berpihak pada Kepentingan Rakyat

19-11-2019 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo. Foto : Geraldi/hr

 

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengingatkan bahwa bangsa Indonesia  hidup dalam negara yang berlandaskan konstitusi, yang merubah keadaan dari yang bersifat liberal kapitalistis yaitu mengabdi kepada kepentingan kolonial, menjadi kepada kepentingan nasional. Tonggaknya tidak lain adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960). Oleh karenanya, RUU Pertanahan yang akan dibahas kelanjutannya, harus berpihak kepada rakyat.

 

“Harus ada keberanian dari Menteri Agraria dan jajaran untuk mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara bahwa selama ini, sejak UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, kita telah dibajak oleh kepentingan asing (kolonial). Yakni kepentingan yang mengembalikan pada tatanan lama yaitu feodal elitis,” tandas Arif saat Rapat Kerja (Raker) Komisi II dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil di Gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

 

Akibatnya, sambung Arif, penguasaan sumber-sumber agraria tidak lagi kepada rakyat dan negara, melainkan kepada kepentingan pemodal. “Oleh karenanya saya meminta agar diinventarisir undang-undang sektoral apa yang seharusnya direvisi yang terkait dengan keagrariaan. Jangan lagi bicara tumpang tindih (peraturan), sebab tumpang tindih tersebut terjadi karena ketidaksesuaian kepentingan masing-masing undang-undang,” ucap politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

 

Terkait masalah konflik dan sengketa tanah, Arif mengatakan, walaupun sampai terjadi kiamat tujuh kali pun, masalah konflik dan sengketa agraria di Indonesia tidak juga akan selesai. “Kecuali kita bisa memastikan bahwa kebijakan penyelesaian konflik tanah dilakukan secara sistematis, terukur, dan sustainable. Maka rumuskanlah roadmap penyelesaian sengketa dan konflik tanah,” ujarnya.

 

Sementara itu, sehubungan dengan reformasi birokrasi di BPN, Arif menyampaikan bahwa birokrasi di BPN patut diduga kuat berwatak feodal. Hal itu tidak ada bedanya dengan ondernemer-ondernemer (wirausahawan), dan bukan lagi sebagai pelayan rakyat lagi. Implementasi sistem birokrasinya, kalau bisa mempersulit bukannya mempermudah.

 

“Kalau hal-hal itu bisa diselesaikan, maka RUU Pertanahan yang sedianya akan dilanjutkan (pembahasannya), akan lebih berpihak kepada rakyat dan tidak lagi kepada kepentingan pemilik modal atau kapital. Saat ini, kita sedang menuju sistem hukum nasional bukan mengembalikan pada sistem hukum kolonial,” kata Arif.

 

Pendapat lain yang juga mencuat dalam raker ini adalah pernyataan tentang percepatan untuk melaksanakan sertifikasi tanah-tanah pemerintah menjadi sebuah keharusan. Selain itu ada isu-isu yang harus segera dilakukan perbaikan-perbaikan oleh pemerintah, diantaranya ketimpangan penguasaan kepemilikan tanah. Hal ini harus segera diselesaikan dalam reforma agraria, sehingga pemilik modal besar dan masyarakat berpenghasilan rendah merasa mendapatkan keadilan.

 

Selain itu, percepatan pengakuan tanah masyarakat hukum adat juga menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Komisi II mendukung adanya single administration dalam sistem pendaftaran tanah. Komisi II juga mendorong adanya ketersediaan tanah oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya pembangunan.

 

Terkait ketersediaan tanah oleh pemerintah, hal ini dirasa sulit, contohnya seperti dalam hal pembebasan lahan untuk rumah sakit, sekolah, jalan dan sebagainya menjadi sebuah persoalan-persoalan yang pada akhirnya menyebabkan pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa melakukan pembangunan secara signifikan.

 

Pentingnya pengendalian nilai tanah sebagai upaya untuk memberantas spekulan-spekulan tanah yang menyebabkan nilai tanah menjadi tidak jelas. Terkait hal tersebut, Komisi II menyatakan harus ada upaya yang serius dari pemerintah dalam mengatasi kondisi yang terjadi dilapangan. Komisi II juga mengusulkan agar penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan bisa dilakukan secara mudah, murah dan cepat. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta Ombudsman Beri Rekomendasi Ketimbang Ramai di Media
02-12-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi meminta Komisioner Ombudsman RI untuk aktif memberikan rekomendasi terhadap kasus atau laporan tentang...
Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara
02-12-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Kamrussamad meminta Ombudsman RI untuk pro aktif mengawasi dan menyampaikan pendapat terkait perilaku penyelenggara negara....
Pemekaran Wilayah Papua, Legislator Usul Amandemen UU Otsus
28-11-2019 / KOMISI II
Pembahasan rencana pemekaran wilayah Papua menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan...
LGBT Bertentangan Dengan Pancasila
27-11-2019 / KOMISI II
Menyusul sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menolak calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT),...