Penghapusan Eselon III dan IV Butuh Regulasi Yang Jelas

19-11-2019 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Heri Gunawan. Foto : Oji/hr

 

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Heri Gunawan menilai wacana penghapusan eselon III dan IV bukanlah hal yang mudah dan memerlukan regulasi yang jelas serta kajian mendalam untuk mengetahui dampaknya terhadap struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional.

 

Hal tersebut diungkapkan Heri menanggapi pertanyaan masyarakat usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Akademisi, ormas dan tokoh masyarakat di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (18/11/2019).

 

"Presiden Jokowi dalam pidatonya menginginkan ada efisiensi dalam struktur organisasi ASN, antara lain dengan menghapuskan jabatan eselon III dan IV. Menurut saya ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Butuh persiapan panjang yang melibatkan urun rembuk semua stakeholder (pemangku kepentingan), juga melihat sejauh mana efektivitasnya kedepan," ungkap Heri.

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, hingga saat ini pembahasan revisi UU ASN belum juga disetujui oleh pemerintah. Apalagi jika ditambah usulan baru perihal penghapusan eselon III dan IV maka akan mempengaruhi proses revisi yang dulu sudah berjalan. Ia menghimbau kepada masyarakat terutama ASN untuk tidak resah menyikapi wacana pemerintah pusat yang ingin merampingkan struktur organisasi dengan cara menghapus eselon III dan IV.

 

"Menghapuskan eselon III dan IV itu akan mempengaruhi jenjang karir para ASN dan pada akhirnya juga berimbas pada kinerja ASN. Kalaupun betul kebijakan ini akan diambil, tentu butuh pertimbangan yang seksama dan waktu yang lama, tidak serta merta dihapuskan begitu saja," tandas Heri seraya berharap agar pemerintah lebih dahulu melakukan kajian akademis dan teknis yang melibatkan semua pihak yang terkait dalam rencana perampingan eselon III dan IV.

 

Selain masalah tersebut, Heri juga mengungkapkan, Baleg DPR RI menerima masukan dari aparat Pemda setempat perihal keharusan ASN mengundurkan diri jika ingin mengikuti kontestasi Pilkada. Sedangkan para pejabat incumbent (penguasa sebelumnya) justru hanya cukup dengan mengajukan cuti.

 

"Aspirasi ini juga kita tampung yang pada gilirannya nanti akan menjadi bahan masukan saat dilakukan revisi undang-undang Pilkada. Bahwa ada dorongan dari berbagai lapisan masyarakat agar diberi kesempatan yang sama dalam mengikuti kontestasi Pilkada tanpa dihadang oleh UU yang menurut mereka diskriminatif," tutup Heri. (oji/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020
06-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka bersama dengan Menteri...
Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evalusi Periode Sebelumnya
05-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan...
RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
04-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk...
Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera...