Sertifikasi Pranikah Diharap Tidak Memberatkan

19-11-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania. Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menanggapi wacana pemberlakuan sertifikasi pranikah yang digulirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Menurut Ina, Kemenko PMK belum mengkoordinasikan hal tersebut dengan Komisi VIII DPR RI. Namun, secara pribadi ia mendukung gagasan tersebut, sepanjang tidak memberatkan masyarakat.

 

“Sebelum aturan ini keluar, harus disosialisasikan dulu bahwa regulasi ini tidak menghalangi mereka untuk menikah. Ini semata -mata untuk mempermudahkan, jangan mempersulit,” ungkap politisi PDI-Perjuangan ini kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

 

Namun di sisi lain, Ina menilai masyarakat juga perlu diberikan pembekalan dan bimbingan perihal membangun ketahanan keluarga, mulai dari seputar kesehatan alat reproduksi, ekonomi rumah tangga hingga menangani masalah stunting pada anak. “Seyogyanya perlu sekali, karena masalah stunting itu kan berhubungan dengan gizi. Jadi kalau dari sedini mungkin diberikan informasi maka mereka ada kesiapan dini,” tutur Ina.

 

Legislator dapil Jawa Timur VII ini menegaskan, pernikahan merupakan hal yang serius, sehingga persiapan mental menjadi salah satu kunci keberhasilan pernikahan. “Kesiapan mental untuk membina rumah tangga, tentunya harus dimulai dari hal-hal yang mendasar,” ujarnya.

 

Ina juga mendorong pemerintah mensosialisasikan regulasi tersebut jika memang akan diberlakukan, khususnya kepada masyarakat adat. “Mereka (masyarakat adat) juga perlu diberi pemahaman yang melindungi dan membuka pemikiran-pemikiran baru terkait fungsi sertifikasi pranikah. Kalau mereka tahu persis tujuannya, pasti akan mempertimbangkan,” pungkasnya. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harus ada Pertimbangan Efisiensi Pembangunan Asrama Haji Majalengka
07-12-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadizly mengatakan, adanya keinginan pemerintah dan masyarakat Jawa Barat untuk menjadikan Bandara...
Komisi VIII DPR Tinjau Progres Pembangunan Asrama MAN I Kota Surabaya
07-12-2019 / KOMISI VIII
Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa gedung asrama siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Kota Surabaya patut diapresiasi...
Komisi VIII Dorong Pengelolaan Asrama Haji Secara Profesional
04-12-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dan para Kepala Unit...
Komisi VIII Setuju Bentuk Panja BPIH
28-11-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Program Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441...