Indonesia Bukan Sekedar Pangsa Pasar Australia

19-11-2019 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty .Foto : Arief/hr

 

Melanjutkan hasil penandatanganan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA),  Komisi VI DPR RI melangsungkan rapat dengan Menteri Perdagangan membahas rencana pengesahan kerja sama kemitraan tersebut di DPR. Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah jeli terhadap isi kesepakatannya dan tidak membuat Indonesia hanya menjadi pangsa pasar bagi Australia.

 

Hal ini ia sampaikan ketika memberikan pernyataan dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Secara keseluruhan, Evita mengaku mendukung pengesahan ratifikasi itu dan berharap banyak manfaat yang diambil Indonesia.

 

“Perhatian teman-teman Anggota Dewan adalah jangan sampai kita jadi pangsa pasarnya mereka saja. Ini kita dukung, tapi harus ada kewaspadaan dan hal yang harus kita jaga, supaya ini tidak terjadi. Harus benar-benar dirumuskan sebenarnya yang menjadi potensi dan keuntungan maksimal kita akan seperti apa. Jangan sampai perjanjian ini justru semakin memperdalam defisit neraca perdagangan kita dengan Australia,” ujar Evita.

 

Apabila disahkannya Ratifikasi IA-CEPA oleh DPR RI ini tentunya akan memangkas bea impor sebesar 94 persen untuk produk asal Negeri Kanguru yang masuk ke RI dan sebaliknya 100 persen bea impor produk RI yang masuk ke Australia juga dihapus. Evita meminta Mendag agar menyiapkan strategi supaya Australia tidak mengurangi investasinya. Ia menilai perlu kajian mendalam serta koordinasi dengan Wakil Menteri Luar Negeri.

 

“Kita tahu Wamenlu diberikan tugas tambahan oleh Presiden untuk yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi. Jadi koordinasi ini tolong dilakukan dengan Wamenlu. Juga saya melihat perlu ada nanti evaluasi dari perjanjian multilateral seperti ini. Karena multilateral tidak seefektif perjanjian bilateral. Jadi harus diperkuat di perjanjian bilateral yang ada,” tukas politisi dapil Jawa Tengah III tersebut. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hadapi Era Disrupsi, BSN Wajib Perbaiki Birokrasi
05-12-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan meminta Badan Standarisasi Nasional (BSN) memperbaiki birokrasi dalam rangka memberikan standarisasi produk lokal...
Produk Bankassurance Jiwasraya Terlalu ‘Muluk’
04-12-2019 / KOMISI VI
Produk Bankassurance dari PT. Asuransi Jiwasraya dianggap sebagai produk muluk-muluk yang sesungguhnya memiliki risiko yang sangat besar. Sebab di samping...
Berikan Kemudahan Standardisasi Produk UMKM
04-12-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk memberikan kemudahan penerapan standardisasi produk kepada pelaku...
Ratifikasi IA CEPA Harus Lindungi UMKM Indonesia
04-12-2019 / KOMISI VI
Pemerintah rencananya akan meratifikasi perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) pada akhir tahun ini. Ratifikasi perjanjian itu...