Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

19-11-2019 / LAIN-LAIN

Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Fahri Hamzah. Foto : Geraldi/hr

 

Diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat II (kabupaten/kota) mengemuka kembali. Sebaliknya, pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja ke DPRD provinsi. Usulan ini selain untuk menegaskan sistem presidensial, juga memberi hak otonom bagi para bupati dan wali kota.

 

Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Fahri Hamzah ini menyampaikan pandangannya saat menjadi pembicara di Forum Legislasi, Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). Dalam perdebatan Pilkada langsung ini, Fahri mengusulkan agar hanya bupati dan wali kota yang dipilih langsung. Ia menyerukan agar semua pihak memahami desain besar masalah dan penataan bernegara.

 

“Perubahan cara memilih kepala daerah tergantung desainnya. Misalnya, saya cenderung otonomi itu di tingkat II saja. Sekarang sudah ada otonomi tingkat III, yaitu desa dengan telah disahkannya UU Desa. Desa sekarang bisa mengelola uang sendiri. Kalau otonominya ditaruh di tingkat II, maka otonomi di tingkat I ditiadakan saja. Gubernur tidak perlu dipilih secara langsung. Jadi pemilihan langsung itu turun ke tingkat II. Dengan begitu para bupati akan bisa lebih otonom,” papar Fahri.

 

Menurut Fahri, negara selama ini tak terlibat dalam membiayai kampenye politik para kepala daerah maupun caleg. Semua orang sibuk memikirkan korupsi politik, tapi tidak memikirkan akarnya, yaitu pembiyaan politik oleh negara. mestinya, para caleg dan kepala daerah itu mendapat akses pembiayaan dari negara.

 

“Para caleg berkelahi individu tidak ditolong oleh negara. Perjuangan mereka adalah perjuangan pribadi. Maka tercampurlah kepentingan pribadi dan negara. Mestinya negara mengatur secara ketat, pembiayaannya,” tandas Fahri lebih lanjut. Pembiayaan itu bisa menggunakan uang swasta maupun negara. di sini BPK berperan aktif mengaudit semua anggaran kampanyenya. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PKS Resmi Gulirkan Pansus Jiwasraya dan Interpelasi BPJS
15-01-2020 / LAIN-LAIN
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI resmi menggulirkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS,...
F-PKS: Pansus Jiwasraya Harus Segera Dibentuk
15-01-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya harus segera dilakukan dengan...
KPPI Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir
11-01-2020 / LAIN-LAIN
Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) DPR RI turun langsung menyalurkan bantuan kepada warga di beberapa wilayah padat penduduk yang terdampak...
Penyelesaian Banjir Harus Jadi Fokus Utama Pemerintah
11-01-2020 / LAIN-LAIN
Fokus penyelesaian masalah banjir harus menjadi perhatian utama bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) atau khususnya dalam hal ini...