Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

19-11-2019 / LAIN-LAIN

Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Fahri Hamzah. Foto : Geraldi/hr

 

Diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat II (kabupaten/kota) mengemuka kembali. Sebaliknya, pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja ke DPRD provinsi. Usulan ini selain untuk menegaskan sistem presidensial, juga memberi hak otonom bagi para bupati dan wali kota.

 

Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Fahri Hamzah ini menyampaikan pandangannya saat menjadi pembicara di Forum Legislasi, Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). Dalam perdebatan Pilkada langsung ini, Fahri mengusulkan agar hanya bupati dan wali kota yang dipilih langsung. Ia menyerukan agar semua pihak memahami desain besar masalah dan penataan bernegara.

 

“Perubahan cara memilih kepala daerah tergantung desainnya. Misalnya, saya cenderung otonomi itu di tingkat II saja. Sekarang sudah ada otonomi tingkat III, yaitu desa dengan telah disahkannya UU Desa. Desa sekarang bisa mengelola uang sendiri. Kalau otonominya ditaruh di tingkat II, maka otonomi di tingkat I ditiadakan saja. Gubernur tidak perlu dipilih secara langsung. Jadi pemilihan langsung itu turun ke tingkat II. Dengan begitu para bupati akan bisa lebih otonom,” papar Fahri.

 

Menurut Fahri, negara selama ini tak terlibat dalam membiayai kampenye politik para kepala daerah maupun caleg. Semua orang sibuk memikirkan korupsi politik, tapi tidak memikirkan akarnya, yaitu pembiyaan politik oleh negara. mestinya, para caleg dan kepala daerah itu mendapat akses pembiayaan dari negara.

 

“Para caleg berkelahi individu tidak ditolong oleh negara. Perjuangan mereka adalah perjuangan pribadi. Maka tercampurlah kepentingan pribadi dan negara. Mestinya negara mengatur secara ketat, pembiayaannya,” tandas Fahri lebih lanjut. Pembiayaan itu bisa menggunakan uang swasta maupun negara. di sini BPK berperan aktif mengaudit semua anggaran kampanyenya. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Minta Kepala BPIP Hati-hati Sampaikan Statemen
12-02-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Bukhori Yusuf meminta Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi lebih berhati-hati dalam menyampaikan public statement,...
DPR Pastikan Libatkan Buruh Bahas RUU 'Omnibus Law'
11-02-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat menjadi narasumber Forum Legislasi bertema: ‘RUU Omnibus Law, Mana yang Prioritas, Mana...
‘Omnibus Law’ Cipta Kerja Harus Perhatikan Hak Buruh
11-02-2020 / LAIN-LAIN
Rancangan Undang-Undang (RUU) ‘Omnibus Law’, khususnya RUU Cipta Kerja dan Perpajakan yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 diminta...
Pemerintah Dituntut Aktif Lindungi PMI dari Virus Corona
07-02-2020 / LAIN-LAIN
Penyebaran virus corona telah menjangkau negara-negara tempat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab...