Komisi IV Minta Kualitas Beras Rastra Diperbaiki

21-11-2019 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Muslim. Foto: Runi/rni

 

Anggota Komisi IV DPR RI Muslim mendorong Perum Bulog memperbaiki kualitas beras untuk rakyat sejahtera (rastra) yang didistribusikan kepada masyarakat. Menurutnya, beras rastra yang beredar di masyarakat bermutu rendah. Ia juga mempertanyakan mekanisme distribusi beras rastra yang disalurkan ke masyarakat.

 

“Darimana barangnya ini mungkin bisa dijelaskan, karena rata-rata berasnya itu berkutu dan macam-macam, tetap korbannya adalah masyarakat,” kata Muslim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Bulog Budi Waseso di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

 

Dalam rapat tersebut, politisi Partai Demokrat itu mengusulkan Bulog di bawah kepemimpinan Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, untuk membuat langkah strategis agar penyerapan beras dari petani maksimal. Jangan sampai Pemerintah melakukan impor pada saat panen raya, sehingga stok beras dari petani tidak terserap.

 

“Sebagai stok nasional, saya pikir Bulog harus melakukan inovasi-inovasi, sehingga beras-beras dihimpun dari petani. Artinya, dengan adanya Bulog ini kita berharap kerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membuat suatu mekanisme agar kita mengharapkan kita surplus. Selama ini kita selalu mengimpor, kenapa ke depan kita tidak ekspor,” tanyanya.

 

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono juga menyinggung kualitas beras rastra. Ia menilai kualitas beras rastra masih belum layak konsumsi. Politisi PDI-Perjuangan itu menduga adanya permainan oknum dalam bantuan pangan beras miskin atau yang sekarang dikenal beras rastra.

 

“Isunya, setelah Bulog menyalurkan beras ke warung, kualitasnya jelek karena ada oknum. Persaingan Bulog dengan pemain lainnya, saya titik beratkan Indramayu, perlu ditindaklanjuti,” kata Ono sembari meminta pihak Bulog untuk ikut turun ke wilayah Indramayu, Jawa Barat, agar dapat melihat langsung kualitas beras yang dikatakan buruk.

 

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin (F-PAN) meminta Bulog mengambil alih kembali penyaluran program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang semulanya merupakan  program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra).

 

Ia menyebut, perubahan skema penyaluran BPNT yang selama ini diserahkan pada pihak swasta melalui Kementerian Sosial membuat distribusi beras dari gudang Bulog terkendala. Bulog memiliki kewajiban menyerap seluruh beras dari petani untuk menjaga stabilitas harga. Karena itu, lanjutnya, BPNT semestinya menjadi kewenangan Bulog. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bukan Impor, Pemerintah Harus Berdayakan Petani Garam
27-01-2020 / KOMISI IV
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet menyoroti rencana Pemerintah yang akan melakukan impor garam. Menurutnya, langkah tersebut...
Kaji Ulang Impor Bahan Baku Daur Ulang Plastik dan Kertas
24-01-2020 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono merasa terusik dengan temuan kontainer berisi sampah plastik di Pelabuhan Tanjung...
Mahasiswa Kritisi Persoalan Pangan, Diapresiasi Legislator
23-01-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mengapresiasi adanya kunjungan dari mahasiswa-mahasiwa Teknologi Pangan Universitas Juanda Bogor. Menurutnya, mahasiswa...
Komisi IV Temukan Kontainer Sampah Impor di Tanjung Priok
23-01-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI bersama jajaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta PT....