Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menegaskan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) agar mampu menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang berkepentingan di lingkungan pemerintah untuk menutup seluruh jalur-jalur peredaran narkoba. Nasir mengatakan, Komisi III DPR RI sebagai mitra strategis BNN siap membantu dengan kewenangan yang dimiliki.

"Apa yang sudah kita lakukan, untuk kemudian menutup rapat-rapat pintu itu sehingga tidak berdaya mereka. Nah, di sini mungkin BNN perlu menyampaikan apa adanya, sehingga kemudian sebagai mitra strategis kami berusaha untuk membantu," papar Nasir saat rapat kerja dengan Kepala BNN Komjen Heru Winarko beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Politisi Fraksi PKS ini mempertanyakan, mengapa seakan-akan BNN tidak mampu menutup pintuk masuk peredaran barang haram narkoba, padahal tempat masuknya sudah teridentifikasi. "Apakah kita memang kekurangan personil, kekurangan dana sarana dan prasarana, sehingga meskipun kita sudah mengetahui pintu-pintu masuk barang haram itu, tapi kita seperti tidak berdaya," tanya Nasir.  

Anggota DPR RI dapil Aceh ini menyebutkan daerah-daerah rawan peredaran narkoba. "Misalnya di Aceh melalui Pelabuhan Pire, sungan Iyu Aceh Tamiang, serta pelabuhan rakyat, katakanlah pelabuhan tikus di Langsa. Kalau di Sumatera Utara mulai dari Bandara Kualanamu, pelabuhan laut Belawan serta pelabuhan teluk Libung Tanjung Balai," ungkap Nasir.    

Dia merasa heran dengan peredaran narkoba yang tak ada habisnya, semakin diobrak-abrik, semakin dipatahkan, semakin diberantas mereka sepertinya tidak takut, tidak kapok, tidak jera, jaringan itu tetap tumbuh lagi. "Pertanyaanya adalah, ketika kemudian aparat penegak hukum mengetahui tempat-tempat masuk ini, apa yang sudah kita lakukan. Sehingga kemudian tempat itu benar-benar tertutup tidak bisa lagi masuk barang haram," tanya Nasir. (eko/es)