Baleg Berupaya Selesaikan Permasalahan Pegawai Honorer

25-11-2019 / BADAN LEGISLASI

Pegawai Honorer Forpamdal dan FKBPPPN Wilayah Timur di Gedung Nusantara I, Senayan foto bersama dengan Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI. Foto : naefurodji/hr

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ali Taher menilai seluruh pegawai honorer Pemerintah Indonesia harus mendapatkan pekerjaan yang layak berdasarkan konstitusi. Untuk itu, DPR RI melalui Baleg akan mengupayakan langkah tepat agar permasalahan menyangkut pegawai honorer yang selalu terjadi selama belasan tahun itu cepat terselesaikan.

 

“Konstitusi kita mengatakan semua warga negara layak mendapatkan pekerjaan dan hidup yang baik dan adil, menurut Pasal 28 Ayat I juga menuliskan hak untuk hidup, jaminan dan kepastian hukum. Maka akan berupaya maksimal,” papar Ali Taher saat RDPU dengan Pegawai Honorer Forpamdal dan FKBPPPN Wilayah Timur di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

 

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini mengapresiasi sikap pegawai honorer yang terus semangat bekerja untuk Indonesia, walaupun belum mendapatkan hak-hak yang layak. “Kami mengapresiasi yang tinggi kepada teman-teman semuanya yang sudah semangat mengawal dan memberikan yang terbaik untuk negara,” papar Ali Taher.

 

Diketahui para pekerja honorer Pemerintah wilayah timur, Forpamdal dan FKBPPN sudah bekerja selama lebih dari 15 tahun dan masih belum diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mendapatkan upah yang jauh dari layak. “Kita bukan hanya sekedar janji, tetapi akan kita tindaklanjuti secara transparan,” komitmen Ali Taher. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkumham dan Panja Baleg Sepakati RUU Prolegnas Jangka Panjang dan Prioritas 2020
06-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka bersama dengan Menteri...
Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evalusi Periode Sebelumnya
05-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan...
RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
04-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk...
Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera...